"Jangan sampai ada oknum yang melakukan pemerasan atau menyalahi prosedur," pintanya.
Dikatakan, jika semua berjalan dengan benar, maka kepala sekolah tidak perlu takut, bahkan bisa melaporkan bila ada yang mencoba memeras melalui Saber Pungli.
Sebagai langkah untuk memperkuat komitmen anti gratifikasi, Kabupaten Jepara juga telah mengeluarkan Keputusan Bupati Jepara Nomor 700/331 Tahun 2021 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara.
Keputusan ini bertujuan untuk memastikan agar seluruh proses administrasi dan penerimaan murid baru berlangsung transparan dan sesuai dengan hukum.
Plt Inspektur Kabupaten Jepara, Siswanto yang hadir dalam pertemuan itu menjelaskan, selain kepala SMP, kegiatan sosialisasi ini juga diikuti oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah Dasar, Koordinator Satkordikcam, Ketua Himpaudi, dan Ketua IGTKI setempat.
Selain itu hadir dari jajaran Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Jepara.
Hal ini menunjukkan komitmen Pemkab Jepara untuk mengedukasi seluruh pihak yang terlibat dalam proses pendidikan di daerah tersebut.
Dengan penggantian sistem PPDB ke SPMB, Pemkab Jepara berharap dapat menciptakan proses penerimaan murid baru yang lebih baik, bebas dari praktik yang merugikan, dan dapat memberikan kesempatan yang adil bagi semua calon peserta didik.
Semua pihak diharapkan bisa berperan aktif dalam mewujudkan sistem yang transparan, bersih, dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
Sebagai langkah selanjutnya, Pemkab Jepara berencana untuk terus memantau dan memastikan bahwa kebijakan ini diimplementasikan dengan baik di seluruh jenjang pendidikan.
Pemkab Jepara juga akan melakukan evaluasi berkala guna memastikan kepatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan. **