SENANGSENANG.ID - Pemerintah menyatakan komitmennya dalam menjaga ketahanan pangan nasional di tengah isu ketersediaan dan distribusi beras.
Salah satu langkah yang akan diambil adalah percepatan operasi pasar serta penindakan terhadap praktik pengoplosan beras.
Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan usai Sidang Kabinet Paripurna bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 6 Agustus 2025.
Baca Juga: Ini Daftar Harga Motor Adventure Touring Paling Populer di Indonesia Periode Agustus 2025
Menko Pangan menegaskan bahwa pelaku yang terbukti mengoplos beras akan dikenai sanksi tegas.
“Yang melanggar itu akan ditindak tegas (beras oplosan),” tegas Zulkifli Hasan yang akrab disapa Zulhas.
Zulhas juga mengimbau masyarakat tak perlu khawatir karena pemerintah sedang mempercepat distribusi beras lewat program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta bantuan sosial (bansos).
“Tidak usah khawatir, kita sudah ada operasi pasar yang disetujui Bapak Presiden 1,3 juta ton,” ujarnya.
Tak hanya itu, pemerintah juga akan menyalurkan 365 ribu ton beras untuk program bantuan pangan sebagai bagian dari intervensi langsung kepada masyarakat.
“Dipercepat ini sekarang untuk operasi pasar. Yang kedua, sudah ada bantuan pangan beras sebanyak 360 ribu ton,” tambah Zulhas.
Baca Juga: Puji Prabowo Ihwal Abolisi dan Amnesti, Mahfud MD: Langkah Tepat di Situasi Genting Penegakan Hukum
Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menstabilkan harga beras di pasaran dan memastikan keterjangkauan pangan di masyarakat.**
Artikel Terkait
Ini Capaian Kinerja Indosat di Jateng dan DIY, dari Penambahan BTS 4G hingga Berdayakan Masyarakat Lokal
Danantara Tancap Gas Bangun Pabrik Kimia Rp13 Triliun, Jadi PSN untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen per Tahun
Sri Mulyani Terkesan dengan Model Pembangunan Infrastruktur China, Singgung Dunia Perlu Belajar dari RRT
Soloraya Great Sale 2025 Mulai Digelar Besok, Targetkan Perputaran Ekonomi Rp10 Triliun
Tarif Ojol Naik hingga 15 Persen, Kemenhub Pastikan Aplikator Setuju dan Kajian Sudah Final
Efisiensi Besar-besaran Microsoft, 9.000 Karyawan Terkena PHK demi Dorong Investasi AI