SENANGSENANG.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah bekerja sama dengan Bank Jateng, siap menerapkan transaksi nontunai.
Pilot project dilakukan di Desa Gondang, Cepiring, Kabupaten Kendal, hingga nantinya pada 2024, sebanyak 7.809 desa di Jateng akan menerapkan transaksi nontunai.
Penerapan transaksi nontunai terhadap pengelolaan keuangan dan sumber-sumber pendapatan serta kekayaan desa ini diberlakukan, menyusul peluncuran sistem Transaksi Nontunai pada Pemerintah Desa, di Gradhika Bakti Praja, kompleks kantor Gubernur Jateng, Jumat 25 Agustus 2023.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengatakan, pemerintah bercita-cita menerapkan tansaksi nontunai, agar pengelolaan keuangan desa menjadi lebih efisien, efektif, dan akuntabel.
Pasalnya, dengan transaksi nontunai, semua pembayaran langsung dikirim ke rekening penerima pembayaran.
“Dengan transaksi nontunai, semua datanya tercatat. Jadi, kalau orang mau minta pertanggungjawaban, tinggal buka, datanya ada semua. Berbeda kalau melakukan pembayaran dengan tunai."
"Bilang bayarnya Rp100, padahal yang diserahkan hanya Rp50. Enggak bakal bisa kelihatan,” kata Sumarno, seusai meresmikan kegiatan.
Menurutnya, dengan transaksi nontunai, semua pasti masuk ke rekening penerima. Sehingga, akuntabilitas dapat lebih terjaga.
Dengan transaksi nontunai, pihak yang berniat melakukan kecurangan pun akan susah, karena tercatat dan harus masuk ke penerima.
Baca Juga: Misi Sulit Bhayangkara Presisi Indonesia di Bangkalan, Madura United Pemuncak Klasemen
“Kalau mau nakal, pun harus komunikasi ke penerima. Itu juga komunikasinya enggak mudah. Akuntabilitasnya lebih terjaga. Ini juga sudah dilakukan di pemerintah daerah, baik pemerintah pusat, dana APBN, APBD, semua menggunakan transaksi nontunai,” ujarnya.
Transaksi nontunai juga telah dilakukan Pemprov Jateng. Hasilnya saat ini sudah kelihatan. Adapun teknisnya nanti akan diberikan pelatihan terlebih dulu.