KPAI Ungkap 6,7 Persen Siswa di Barak TNI Ngaku Tak Tahu Alasan Ikuti Program Gubernur Dedi Mulyadi

SENANGSENANG.ID - Sedang hangat diperbincangkan di media sosial (medsos), terkait program pendidikan karakter para siswa Jawa Barat (Jabar) di barak milik Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Program itu dicanangkan Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi yang ingin para pelajar yang tergolong nakal untuk menerapkan perilaku disiplin.

Sebelumnya, 30 siswa di Bandung telah mulai diberangkatkan untuk mengikuti program sang Gubernur Jabar di Rindam III Siliwangi, Bandung, sejak 5 Mei 2025.

Baca Juga: Beda Syarikah Bisa Membuat Calon Haji Indonesia Terpisah dari Rombongan dan Keluarga, Petugas Sarankan Jemaah Punya Tanda Khusus

Berkaca dari hal itu, kini Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jasra Putra menuturkan pihaknya telah mengawasi program pendidikan karakter Pancawaluya yang dicanangkan sang Gubernur Jabar.

Komisioner KPAI itu mengklaim, 6,7 persen siswa justru menyatakan tidak mengetahui alasan mereka mengikuti program pendidikan karakter di Barak TNI.

"Sebanyak 6,7 persen siswa menyatakan tidak mengetahui alasan mereka mengikuti program," ujar Jasra dalam konferensi pers secara virtual, Jumat 16 Mei 2025.

Baca Juga: Hendry dan Zulmansyah Sepakat Kongres PWI Digelar Paling Telat 30 Agustus 2025

Dedi sebelumnya juga mengirim sebanyak 39 siswa SMP ke Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha, Batalyon Armed 9, Purwakarta.

Terkait hal itu, Jasra menyoroti terkait latar belakang siswa yang program sang Gubernur Jabar di dua tempat Barak TNI, yakni Purwakarta dan Bandung.

Komisioner KPAI itu menyebut perlunya peninjauan kembali agar pengiriman siswa yang masuk ke Barak TNI itu tepat sasaran.

Baca Juga: 20 Miliar Dolar AS Melayang! Asuransi Asia Hadapi Keterbatasan Pembayaran Klaim di Tengah Kerugian Ekonomi 2024, Indonesia Ikut Tertekan

"Temuan ini menunjukkan perlunya peninjauan kembali terhadap ketepatan sasaran peserta dalam pelaksanaan program," tegas Jasra.

Di sisi lain, Jasra menjelaskan, peserta program tidak ditentukan berdasarkan asesmen psikolog profesional, melainkan hanya rekomendasi guru BK.