Unisa Yogyakarta Sampaikan Sikap Moral: Tolak Segala Bentuk Kekerasan dan Minta Transparansi Penegakan Hukum

SENANGSENANG.ID - Civitas Universitas 'Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta dengan tegas menolak segala bentuk kekerasan terhadap kegiatan penyampaian pendapat.

Hal ini menyikapi perkembangan situasi nasional akhir-akhir ini, khususnya aksi unjuk rasa di DPR yang berujung jatuhnya banyak korban, tindakan penjarahan, dan kerusakan fasilitas umum.

Unisa Yogyakarta dalam pernyataan sikap yang ditandatangani Rektor, Dr. Warsiti, S.Kp., M.Kep. Sp.Mat pada Minggu 31 Agustus 2025.

Baca Juga: Untuk Redakan Kegelisahan Publik, Prabowo Perlu Intens Bicara ke Media, bukan Influencer

Unisa Yogyakarta menyampaikan duka cita mendalam atas jatuhnya korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa demonstrasi.

"Kami menaruh perhatian khusus terhadap dampak kekerasan bagi keluarga korban, baik secara psikologis, sosial, maupun ekonomi. Negara wajib hadir memberikan perlindungan dan pemulihan bagi mereka yang terdampak," ungkap Warsiti.

Selain itu, pihaknya juga menuntut transparansi dalam hal penegakan hukum, khususnya terkait kasus yang menimpa almarhum Affan Kurniawan.

Baca Juga: 5 Tips Memulai Usaha Minim Risiko untuk Pemula agar Lebih Aman

"Proses hukum harus berjalan dengan adil, terbuka, dan tidak diskriminatif agar dapat memberikan kepastian hukum serta rasa keadilan bagi keluarga dan masyarakat luas," tandas Warsiti.

Unisa Yogyakarta memandang apabila proses hukum yang dijalankan tersebut tidak sesuai dengan kaidah hukum maka akan menjadi preseden buruk bagi generasi selanjutnya dan bisa terulang dimasa yang akan datang.

Menolak segala bentuk kekerasan terhadap kegiatan penyampaian pendapat.

Baca Juga: Makanan Ringan Indonesia Sukses Masuk Pasar Afrika, Ekspor Perdana Tembus Pantai Gading

"Menyuarakan aspirasi adalah hak konstitusional warga negara yang harus dilindungi, bukan dibalas dengan tindakan represif yang berdampak pada peningkatan ekskalasi kekerasan," sambung Bu Rektor.

Unisa Yogyakarta mendukung pemerintah untuk terus membuka ruang dialog atau diskusi yang lebih luas kepada masyarakat.

"Kami mengharapkan pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan yang menimbulkan keresahan rakyat, khususnya terkait kenaikan harga bahan pokok dan pajak yang berdampak pada kesejahteraan keluarga dan menurunkan kesempatan pendidikan serta minimnya peluang kerja. Kebijakan yang tidak pro rakyat hanya akan memunculkan kecemburuan social," jelas Warsiti.