IFG Tegaskan Transparansi Informasi Jadi Fondasi Reputasi Perusahaan

SENANGSENANG.ID – Indonesia Financial Group (IFG), holding BUMN di bidang asuransi, penjaminan, dan investasi yang berada di bawah Danantara Indonesia, menegaskan komitmennya memperkuat keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari tata kelola perusahaan modern dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara Sosialisasi Implementasi Keterbukaan Informasi Publik 2026 di Jakarta, 9 Desember 2025, menghadirkan Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Donny Yoesgiantoro serta Komisioner Bidang Regulasi dan Kebijakan Publik Gede Narayana.

Acara diikuti seluruh anggota holding IFG, termasuk perwakilan fungsi komunikasi dan unit pengelola dokumentasi serta pelayanan informasi publik.

Baca Juga: Tiga Eks Pejabat BTN Tangsel Didakwa Korupsi KUR Fiktif Rp13,97 Miliar

Transparansi sebagai Layanan Publik

Sekretaris Perusahaan IFG sekaligus Atasan PPID, Denny S. Adji, menegaskan keterbukaan informasi memiliki posisi strategis bagi perusahaan.

“Bagi IFG, keterbukaan informasi bukan hanya pemenuhan Undang-Undang. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana transparansi menjadi bentuk layanan publik yang memperkuat kepercayaan masyarakat serta reputasi dan kredibilitas perusahaan,” ujarnya.

Baca Juga: Kisah Pilu di Balik Kebakaran Terra Drone: Ibu Hamil Jadi Korban, Pakar Soroti Perlindungan Pekerja Perempuan

Sebagai bagian dari Danantara Indonesia, IFG berkomitmen menyelaraskan standar tata kelola keterbukaan informasi lintas entitas agar mampu menjawab tuntutan publik terhadap akuntabilitas BUMN di era digital.

Apresiasi Komisi Informasi

Ketua KIP, Donny Yoesgiantoro, mengapresiasi langkah IFG yang menempatkan keterbukaan informasi sebagai budaya perusahaan.

Baca Juga: Tiga Eks Pejabat BTN Tangsel Didakwa Korupsi KUR Fiktif Rp13,97 Miliar

Menurutnya, kolaborasi IFG dengan seluruh entitas holding menunjukkan keseriusan dalam meningkatkan kualitas layanan informasi publik.

Komisioner KIP, Gede Narayana, menekankan pentingnya pemahaman dasar tentang badan publik, UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, standarisasi tata kelola data, serta penguatan kapasitas PPID sebagai pilar utama penilaian Monitoring dan Evaluasi (Monev) ke depan.