SENANGSENANG.ID - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia buka suara terkait persoalan izin usaha pertambangan (IUP) miliki 4 perusahaan di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya, pada Selasa 10 Juni 2025.
Hal itu buntut dari viralnya di media sosial (medsos) terkait foto-foto dugaan kerusakan yang terjadi di kawasan Raja Ampat akibat aktivitas penambangan.
Menteri Bahlil mengklaim, Pemerintah RI kini telah mencabut izin IUP milik 4 perusahaan yang berada di luar Pulau Gag, Raja Ampat, yakni PT Nurham, PT Anugrah Surya Pertama, PT Kawei Sejahtera Mining, dan PT Mulia Raymond Perkasa.
Baca Juga: Tak Masuk Skuad Garuda Kontra Jepang, Rizky Ridho Sempat Keluhkan Cedera Hamstring
Selain itu, Menteri ESDM menilai video yang viral beredar di medsos yang memperlihatkan adanya dugaan kerusakan alam di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya, khususnya di Pulau Gag dan Pulau Piaynemo adalah sesuatu yang tidak benar alias hoax.
Bahlil kemudian meminta masyarakat untuk selalu mengecek kebenaran informasi yang seliweran di media sosial. Hal ini dikatakannya usai mengecek langsung ke Raja Ampat beberapa hari lalu.
"Mohon kepada saudara-saudara saya sebangsa dan setanah air dalam menyikapi berbagai informasi, tolong kita juga harus hati-hati, harus bijak dan bisa membedakan mana yang sesungguhnya dan mana yang tidak benar," kata Bahlil dalam jumpa pers di Istana Negara Jakarta, Selasa 10 Juni 2025.
Di sisi lain, Bahlil mengaku sempat mengecek langsung aktivitas tambang di Pulau Gag yang dikelola PT Gag Nikel.
Menteri di Kabinet Merah Putih itu menjelaskan, saat ini terdapat sekitar 700 warga atau 300 kepala keluarga yang tinggal di pulau tersebut.
"Jadi, yang dibilang bahwa terumbu karangnya, lautnya sudah tercemar, mohon maaf bisa dilihat sendiri," kata Bahlil seraya membeberkan foto-foto yang bertuliskan 'hoax'.
Baca Juga: Cerita Raffi Ahmad Beli 50 Kambing Kurban yang Dijual Ibu Fadil Jaidi di Momen Iduladha 2025
Bahlil menambahkan, total luas Pulau Gag yang mencapai sekitar 13.000 hektare (ha), hanya 260 ha untuk tambang.
Dari luasan tersebut, sekitar 130 ha sudah direklamasi, dan 54 ha sudah dikembalikan ke negara.**