Gubernur Khofifah Indar Parawansa Terima Gelar Doktor Honoris Causa Bidang Ilmu Ekonomi dari Unair

SENANGSENANG.ID - Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa menerima gelar Doktor Honoris Causa bidang Ilmu Ekonomi dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya.

Gelar Doktor Honoris Causa diberikan bersamaan dengan sidang senat terbuka prosesi wisuda mahasiswa Unair di gedung Airlangga Convention Center, Kampus C Unair Mulyorejo, Minggu 15 Oktober 2023.

Prof Dian Agustia, selaku promotor pemberian gelar ini menjelaskan, pemberian gelar Doktor honoris causa kepada Gubernur Khofifah, melalui berbagai pertimbangan.

Baca Juga: Pedro Acosta Menang Mudah di Moto2 Mandalika, Catat Waktu 34 Menit 51,641 Detik

Unair memperhatikan sosok Khofifah yang pernah menjabat sebagai Menteri Sosial dan juga Gubernur Jatim.

"Pertimbangan pertama adalah pemikiran di bidang Ilmu Ekonomi untuk program reformasi sistem perlindungan sosial untuk percepatan pengentasan kemiskinan," katanya.

Kedua, lanjut Prof Dian, perumusan kebijakan dan implementasi program reformasi sistem perlindungan sosial untuk percepatan pengentasan kemiskinan ini, memiliki dampak positif.

Baca Juga: Ternyata Ini Segudang Fitur dan Keunggulan Honda Vario 160 CC Flat Deck, Plus Minusnya Lur

Yang dinikmati langsung oleh masyarakat yang menjadi sasaran program, dan berdampak positif pada percepatan program jangka menengah bagi pengentasan kemiskinan.

"Yang ketiga, yang dilaksanakan uji pendalaman secara akademik, yang dihadiri 9 penguji akademik dari Universitas Airlangga, sesuai dengan bidang Ilmu Ekonomi."

"Berdasarkan pertimbangan diatas, saya selaku promotor dan Ketua Tim Penilai. Maka Ibu Khofifah Indar Parawansa, berhak menerima Doktor Honoris Causa Universitas Airlangga dibidang Ilmu Ekonomi," tegasnya.

Baca Juga: Tiket Kereta Cepat Whoosh Dujual Rp300 Ribu Berlaku Mulai 18 Oktober 2023, Berikut Jadwal Keberangkatannya

Proses untuk mendapatkan gelar ini, menurut Gubernur Khofifah memakan waktu tiga tahun.

Orasi ilmiah yang disampaikan, yakni pembangunan ekonomi kerakyatan, melalui reformasi sistem perlindungan sosial untuk percepatan pengentasan kemiskinan.