Minimalisasi Kecurangan, Pertamina Patra Niaga Perluas Pendataan QR Code Pertalite di Jateng dan DIY

SENANGSENANG.ID - PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah memperluas pendataan QR Code Pertalite di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Jateng-DIY) dimulai Senin 22 Juli 2024.

Pendataan QR Code Pertalite oleh PT Pertamina Patra Niaga ini diharapkan dapat membantu pemerintah mengetahui pengguna subsidi BBM dan diharapkan dapat meminimalisir indikasi kecurangan atau penyalahgunaan BBM subsidi di lapangan.

Hal tersebut disampaikan Area Manager Communication, Relations & Corporate Social Responsibility (CSR) Jawa Bagian Tengah PT Pertamina Patra Niaga, Brasto Galih Nugroho.

Baca Juga: RS Mardi Rahayu Kudus Beri Edukasi Bahaya Stunting, Angka Prevalensi Di Kudus Capai 15,7 Persen

Total pengguna Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite di wilayah Regional Jawa Bagian Tengah yang sudah mendaftar QR Code sebanyak 1,025 juta,

"Sebanyak 916 ribu untuk Jateng dan 109 ribu untuk DIY," ujar Brasto.

Pejabat Sementara (Pjs) Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari mengatakan, upaya mewujudkan subsidi tepat terus dilakukan Pertamina Patra Niaga.

Baca Juga: Yuk Ikutan Lomba Karya Jurnalistik dan Sosial Media Piala Presiden 2024, Rebut Hadiah Total Rp300 Juta

Setelah diterapkan di 41 kota/kabupaten sejak Juli 2023, Pertamina Patra Niaga memperluas wilayah pendataan QR Code Pertalite untuk kendaraan roda empat secara bertahap di berbagai wilayah di Indonesia.

Perluasan pendataan tahap 1 dimulai pertengahan Juli meliputi wilayah Jawa Madura Bali (Jamali).

"Selain itu beberapa wilayah non-Jamali yaitu Maluku, NTT, Maluku Utara, Gorontalo, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara," ungkap Heppy.

Baca Juga: Relokasi Teras Malioboro 2, PKL Tri Dharma Dukung Kebijakan Pemerintah dalam Percepatan Transformasi Ekonomi

Ia mengatakan bahwa langkah pendataan pengguna Pertalite ini diambil sebagai upaya perusahaan untuk mencatat transaksi BBM penugasan secara lebih baik dan transparan.

Hal itu mengingat adanya anggaran kompensasi yang diberikan pemerintah untuk produk Pertalite.