Persatuan Alumni GMNI Dorong Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan

SENANGSENANG.ID - Ketua Harian DPP Persatuan Alumni GMNI Arudji Wahyono menyatakan, bahan bakar fosil mengakibatkan emisi yang terus meningkat.

Emisi karbon yang tinggi, terutama dari pembakaran bahan bakar fosil, telah menyebabkan peningkatan suhu global, perubahan cuaca yang ekstrem, dan ancaman serius terhadap lingkungan dan kehidupan manusia.

"Terlebih pengurangan emisi di seluruh dunia itu sudah mulai dilakukan. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki target yang tadinya 20 persen penggunaan energi di zaman SBY, dinaikkan jadi 30 persen," kata Arudji Wahyono.

Baca Juga: Sandra Dewi Sebut 'Tak Tahu' Soal Pesawat Jet Harvey Moeis, Ini Deretan Harta Mewah yang Ditanya Hakim di Sidang Tipikor PT Timah

Hal ini dikatakan Arudji Wahyono dalam Focus Group Discussion (FGD) dengan tema "Kedaulatan dan Ketahanan Energi Nasional: Percepatan Implementasi PLTN Menuju Indonesia Emas 2045" di Auditorium RRI Jakarta Pusat, Kamis 10 Oktober 2024.

FGD digelar Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) bersama Radio Republik Indonesia (RRI).

Ditandaskan Arudji, oleh karena itu, perlu adanya dorongan terkait percepatan implementasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) menuju optimalisasi pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET).

Baca Juga: Melukis dengan Mulut dan Kakinya, Agus Yusuf Pameran Tunggal 'A Bright Tomorrow' di Kumpeni Coffee Art Space

"Hal ini yang menjadi konsen kami untuk tidak lagi menggunakan energi fosil tapi harus energi baru dan terbarukan," ujar dia.

Sementara itu, Ketua DPP PA GMNI Bidang Energi dan Lingkungan Priyatno menjelaskan, bahwa Indonesia perlu meningkatkan kedaulatan energi melalui produktivitas energi.

Faktor penting dalam kedaulatan energi adalah ketahanan dan kemandirian energi.

Baca Juga: Presiden Jokowi Resmikan Istana Negara IKN, Karya Anak Bangsa yang Penuh Keunikan

"Jadi kita harus berdaulat dan kita harus mampu berdikari dalam bidang energi. Untuk alternatif salah satunya nuklir. Bukan nuklir satu- satunya berdiri sendiri, itu juga tidak bisa. Tapi kita harus membuka semua opsi. Itu namanya kita berdaulat tidak ditentukan oleh orang lain," tegas dia.

Oleh karena itu, terang dia, ada empat pembahasan dalam FGD ini diantaranya, investasi dan ekonomi, kebijakan dan regulasi, kesiapan dan teknologi (kesiapan dalam hal ini pendidikan dan masyarakat), serta teknologi termasuk pemilihan lokasinya.