Menyoal Perlindungan Hak Asasi Manusia di Tanah Air, Soal Tragedi 98 hingga Menteri HAM yang Minta Tambahan Dana

photo author
- Kamis, 24 Oktober 2024 | 06:30 WIB
Menyoroti penegakan HAM di Indonesia, begini janji Prabowo hingga upaya Menteri Natalius Pigai minta anggaran tambahan di Kabinet Merah Putih. (Instagram.com/@natalius_pigai)
Menyoroti penegakan HAM di Indonesia, begini janji Prabowo hingga upaya Menteri Natalius Pigai minta anggaran tambahan di Kabinet Merah Putih. (Instagram.com/@natalius_pigai)

SENANGSENANG.ID - Presiden Prabowo Subianto telah melantik para menteri Kabinet Merah Putih yang akan membantunya dalam pemerintahan lima tahun kedepan.

Pelantikan para menteri itu berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 21 Oktober 2024.

Salah satu tokoh yang dilantik adalah Natalius Pigai, sebagai Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI periode 2024-2029.

Keberadaannya di kursi menteri HAM, diharapkan mampu memberantas pelanggaran HAM yang terjadi di tanah air.

Baca Juga: Festival Pasar Rakyat 2024 di Pasar Legi Solo Meriah dan Sukses, Bukti Kebangkitan Pasar Rakyat dan Ekonomi Lokal

Seperti yang terjadi di Tanah Papua, sederet kasus kekerasan yang terjadi yaitu peristiwa kontak senjata dan penembakan terhadap warga sipil yang tak bersalah.

Menurut Laporan Komnas HAM RI yang terbit pada Agustus 2024, jumlah peristiwa pelanggaran HAM di Papua tidak terlepas dari tindakan kekerasan dan konflik bersenjata.

Situasi kekerasan di Papua tidak terlepas dari pendekatan keamanan yang terus mengakibatkan kekerasan politik dan pelanggaran HAM.

Baca Juga: Penyanyi Mitty Zasia Tuangkan Gelisah dalam Album Kedua Bertajuk 'Nanti Malam Kupikir Lagi'

Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua, Frits Ramandey mengatakan kasus-kasus itu didominasi oleh peristiwa kontak senjata dan penembakan (serangan tunggal).

"Penganiayaan sebanyak 10 kasus dan perusakan fasilitas publik 7 kasus, dimana 1 peristiwa bisa menimbulkan lebih dari tindakan kekerasan," kata Frits Ramandey dalam keterangan resminya di Jayapura, pada Senin, 3 Juni 2024 lalu.

Ketua Komnas HAM di tanah Papua itu juga menyebut daerah kabupaten yang memiliki jumlah kasus tertinggi.

Baca Juga: Tipe-X, NDX Aka, FSTVLST, dan Musisi Favoritmu Ini Bakal Menebar Kesenangan di Milikamu Fest 2024 Rabu Depan di Mandala Krida

"Kabupaten Puncak 5 kasus, Kabupaten Pegunungan Bintang dan Nabire masing-masing 3 kasus," terangnya.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Agoes Jumianto

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

Aksi Penutupan Aplikasi 'Mata Elang' Heboh di Medsos

Kamis, 18 Desember 2025 | 09:44 WIB
X