Menyebut Tunjangan Beras Rp12 Juta, Wakil Ketua DPR Adies Kadir Langsung Klarifikasi: Rp200 Ribu Sejak 2010

SENANGSENANG.ID - Wakil Ketua DPR, Adies Kadir, kini meralat sendiri pernyataan yang pernah ia lontarkan terkait tunjangan yang diterima anggota DPR.

Adies mengatakan pernyataannya adalah data yang salah dan belum dikonfirmasi dengan Sekretariat Jenderal DPR.

“Saya ingin klarifikasi terkait dengan kemarin ada beberapa hal yang saya salah memberikan data, setelah saya cek di Kesekjenan, ternyata tidak ada kenaikan, baik itu gaji maupun tunjangan seperti saya sampaikan,” ucap Adies kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu, 20 Agustus 2025.

Baca Juga: Birthday Package 1O1 Style Yogyakarta Malioboro: Dari Tiup Lilin hingga Menginap, Mulai dari Rp125.000 per Pax

Adies juga mengklarifikasi tentang kenaikan tunjangan DPR, salah satu yang ia sebut adalah tunjangan beras dan bensin.

Dalam keterangannya, Adies mengatakan bahwa tidak ada kenaikan tunjangan beras untuk DPR dan nominalnya tak seperti yang ia sebutkan sebelumnya, yakni Rp12 juta.

“Tunjangan beras itu tidak ada kenaikan sejak tahun 2010, itu sebesar Rp200 ribu kurang lebih per bulan, bukan Rp12 juta, jadi itu saja yang ingin saya klarifikasi,” imbuhnya.

Baca Juga: Waduh! Produk Udang Beku Asal Indonesia Masuk Blacklist di AS, Diduga Terkontaminasi Zat Radioaktif

Untuk tunjangan bensin, Adies menyatakan tidak ada kenaikan, sehingga para anggota DPR mendapatkan tunjangan sebesar Rp3 juta.

Ia juga menegaskan bahwa gaji anggota DPR tidak mengalami kenaikan, namun membenarkan adanya kompensasi rumah.

Pemberian kompensasi rumah ini karena sekarang anggota DPR sudah tidak lagi mendapatkan rumah dinas, sehingga digantikan dengan uang.

Baca Juga: Membudayakan Ziarah dengan Mlampah, 150 Umat Katolik Siap Jalan dari Tugu Jogja ke Sendangsono

“Tidak ada kenaikan gaji, yang ada memang tunjangan perumahan yang dianggarkan sejak tahun lalu,” ujar politikus dari Partai Golkar itu.

“Itu karena rumah dialihfungsikan oleh Sekretariat Negara, jadi anggota yang baru tidak mendapat lagi rumah dinas dan diberikan tunjangan perumahan,” terangnya.