WALHI Desak Pemerintah Evaluasi Izin Usaha Pasca Banjir dan Longsor di Sumatra

“Itu bukan untuk rakyat,” kritik Uli.

Baca Juga: Materi Khotbah Jumat 5 Desember 2025: Sikap Bijak pada Bencana, Terima dengan Ikhlas, Saling Menguatkan dan Evaluasi Bersama

Stop Terbitkan Izin Baru

Lebih jauh, WALHI meminta pemerintah berhenti menerbitkan izin baru sebelum evaluasi menyeluruh dilakukan.

“Belajarlah dari bencana di tiga provinsi ini. Kalau belum bisa mengevaluasi perizinan, jangan berikan dulu izin baru,” ujar Uli.

Baca Juga: Pedagang Thrifting Gedebage Minta Solusi Usai Larangan Impor Pakaian Bekas

Ia menilai jumlah izin yang dikeluarkan sudah terlalu banyak, sementara pengawasan tidak sebanding.

“Teknologi kita tidak mumpuni untuk menutup kekurangan sumber daya manusia dalam melakukan monitoring,” tambahnya.

WALHI menilai kelonggaran pemberian izin tanpa pengawasan menjadi salah satu faktor yang memperparah kerusakan lingkungan dan memperbesar risiko bencana di Sumatra.**