Pemkot Yogyakarta Raih Predikat WTP ke-14 Kali Berturut-turut, Pejabat Wali Kota Sumadi: Alhamdulillah!

SENANGSENANG.ID - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Predikat ini diperoleh Pemkot Yogya atas laporan keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta tahun anggaran 2022.

Perolehan tersebut sekaligus menandai Pemkot Yogyakarta meraih predikat opini WTP untuk ke-14 kali berturut-turut.

Baca Juga: Polisi Gagalkan Aksi Tawuran Pelajar di Kalideres, 18 Orang Diamankan Berikut BB Celurit dan Penggaris Besi

“Alhamdulillah kita mendapat perolehan opini WTP yang keempat belas kali,” kata Penjabat Walikota Yogyakarta Sumadi usai menerima laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemkot Yogyakarta tahun anggaran 2022 di Kantor BPK RI Perwakilan DIY, Jumat 10 Maret 2023.

Menurutnya capaian opini WTP itu bukan akhir dari pencapaian.

Tapi merupakan sebuah awal bagaimana Pemkot Yogya bertekad melaksanakan pemerintahan dan pembangunan untuk masyarakat yang berdasarkan pada keuangan dapat sesuai dengan ketentuan.

Baca Juga: Rekonstruksi Penganiayaan Sadis Tersangka Mario Dandy Digelar Tanpa Kehadiran AG, Ternyata Ini Alasannya

Capaian opini WTP secara berturut-turut sampai 14 kali itu menjadi motivasi Pemkot Yogya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

“Mudah-mudahan LHP ini menjadi pemicu kami untuk bisa bekerja lebih baik. Kami berharap BPK terus bisa memberikan koreksi dan masukan. Terima kasih atas perhatian dan kerja sama yang baik selama ini untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di Pemkot Yogyakarta,” terangnya.

Sumadi menyatakan akan segera menindaklanjuti catatan-catatan yang disampaikan BPK terhadap LHP laporan keuangan Pemkot Yogya tahun 2022.

Baca Juga: Dari Ahmad Dhani Project hingga Trio Lestari with Rio Febrian Meriahkan Panggung Konser GJAW 2023

Termasuk melakukan perbaikan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Pihaknya juga berharap bantuan dari DPRD Kota Yogyakarta untuk bisa menjalankan fungsi budgeting anggaran guna perbaikan terhadap catatan-catatan dari BPK Perwakilan DIY.