SENANGSENANG.ID - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur (Jatim) bersama Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa Timur akan melakukan Deklarasi Laut Bersih.
Deklarasi Laut Bersih yang dilakukan PWI Jatim ini merupakan bagian dari agenda Seminar Nasional Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Laut yang akan diadakan di Hotel Mercure Mirama, Surabaya, Kamis, 16 Februari 2023.
Agenda seminar digelar juga sekaligus merupakan rangkaian dari peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2023 yang digelar PWI Jatim.
Deklarasi Laut Bersih merupakan tindak lanjut dari program Bulan Cinta Laut (BCL) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), maupun program rutin Beach Clean yang diprakarsai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur.
Sekitar 14 asosiasi atau stakeholder pemanfaat pesisir dan laut akan kita undang dan menyepakati bahwa laut bersih dan sehat adalah mutlak.
"Bebas dari berbagai pencemaran.Termasuk limbah bahan berbahaya beracun (B3),” jelas Ketua Panitia Seminar Nasional Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Laut, Oki Lukito, Rabu 11 Januari 2023.
Dijelaskan Oki Lukito, deklarasi ini sebagai pesan moral PWI, sekaligus mengantisipasi pasca Undang Undang Cipta Kerja yang ditindaklanjuti dengan mengintegrasikan tata ruang laut dan darat menjadi tata ruang wilayah provinsi.
“Banyak usulan dalam penyusunan materi teknis perairan pesisir, supaya menjadikan laut sebagai tempat pembuangan limbang B3, termasuk tailing dan dumping,” imbuh wartawan senior ini.
Menurutnya, pemanfaatan ruang laut memang rawan konflik, akan tetapi menjanjikan pendapatan yang cukup besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat Jawa Timur.
Seminar nasional ini rencananya akan dihadiri Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Juga akan hadir Kepala SKK Migas Jabanusa Nurwahidi, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur Isa Anshori, serta pengamat kemaritiman dari ITS Daniel M. Rosyid.
Seminar ini bertujuan untuk memberi masukan ke Pemprov Jawa Timur mengenai potensi ekonomi apa saja yang bisa dimanfaatkan untuk menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan manfaat lainnya untuk masyarakat.
