Kampanye Politik dan Penggunaan AI, dari yang Memperbolehkan sampai yang Melarang, Begini Seharusnya

SENANGSENANG.ID - Kehadiran artificial intelligence (AI) satu sisi memang memberikan segala kemudahan bagi keinginan dan kebutuhan manusia.

Namun di sisi lain, AI juga menjadi macan yang siap menerkam jika tak bijak digunakan, termasuk dalam kaitan kampanye politik.

Senator Kentucky Amanda Mays Bledsoe saat sesi tren baru dalam kampanye politik di KTT Legislatif NCSL 2024 mengatakan, "Di dunia baru yang berani ini, kalimat kampanye favorit Anda mungkin ditulis oleh mesin."

Baca Juga: Dilantik Jadi Anggota DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas Siapkan Website dan Ajak Masyarakat Aktif Sampaikan Aspirasi

Terkait pemilu, Bledsoe mengatakan bahwa kampanye politik di AS diperbolehkan untuk mengadopsi kebijakan tentang AI.

Namun, hal tersebut masih menjadi perhatian besar terhadap oknum-oknum yang jahat dalam penggunaan AI.

Organisasi partai atau pengiklan mungkin mematuhi hukum dan peraturan tentang penggunaan AI, tetapi aktor jahat dapat menggunakan deepfake dengan agenda yang dapat meresahkan publik di AS.

AI Steve salah satu kandidat pemilu di Inggris. (Instagram.com/@nascecresceinforma)

Adam Kuckuk, pejabat kebijakan dalam Program Pemilihan dan Penataan Daerah Pemilihan NCSL, mengatakan upaya negara bagian untuk mengekang penyalahgunaan AI dalam pemilihan umum dimulai pada tahun 2019.

Hal itu terjadi ketika California dan Texas memberlakukan pembatasan pada video deepfake.

Sejak saat itu, undang-undang yang bertujuan untuk mengatur AI dalam kampanye telah berkembang pesat, dengan lebih dari 100 RUU tentang AI dan pesan politik diperkenalkan dan 14 RUU disahkan pada tahun 2024.

Baca Juga: Kenapa Paus Fransiskus Pilih Tunggangi Mobil Buatan Indonesia? Segini Harga Bekas Toyota Kijang Innova Zenix Sekarang

Pendekatan umum undang-undang tersebut yaitu untuk mengidentifikasi jenis media apa yang dicakup oleh regulasi AI terhadap gambar dan video.

Selain itu juga dengan mewajibkan pengungkapan penggunaan AI, melarang pesan politik yang dihasilkan AI dalam kurun waktu tertentu menjelang pemilihan, serta mewajibkan pengungkapan metadata.