Sebut Telkomsel Kejam karena Hanguskan Sisa Kuota, DPR Ngadu ke Menteri BUMN hingga Pertanyakan Soal Laba

SENANGSENANG.ID - Anggota Komisi VI DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Sadarestuwati kembali menyinggung layanan Telkomsel dalam rapat bersama Menteri BUMN.

Dalam rapat yang dilangsungkan di DPR pada Selasa, 8 Juli 2025, Sadarestuwati menyampaikan langsung kepada Erick Thohir tentang kebijakan menghanguskan sisa kuota yang masih dimiliki oleh pengguna.

“Waktu rapat dengan Telkomsel, saya sudah menyampaikan bahwa setiap pembelian kuota pasti ada sisa pada saat masa tenggangnya habis, jadi sudah harus top up lagi,” ujar Sadarestuwati di rapat tersebut.

Baca Juga: 571 Ribu Rekening Penerima Bansos Terindikasi untuk Judol, Mensos Langsung Evaluasi Setelah Kantongi Izin Presiden

“Tetapi yang terjadi di sini, sisa kuota itu selalu hangus, nah kiranya bisa itu sisa kuota bisa diakumulasikan saat pembelian berikutnya,” ujarnya.

Ia kemudian memaparkan dengan permisalan sisa kuota dari jutaan pengguna layanan provider yang harus hangus.

“Kalau saya baca, 137 juta ini masyarakat kita menggunakan gadget, saya kira seluruh provider itu bisa mengakumulasikan sisa kuotanya, jadi tidak hangus begitu saja,” tambahnya.

Baca Juga: Jaksa Tolak Eksepsi Nikita Mirzani, Sidang Dugaan Pemerasan Rp4 Miliar Tetap Berlanjut

“Gitu Pak Menteri, saya kira perlu evaluasi karena kalau itu masuk di dalam keuntungan, sebesar apa keuntungan itu tentu kami juga ingin tahu,” tandasnya.

Sebelumnya, Sadarestuwati melontarkan pernyataan tegas dengan menyebut Telkomsel kejam kepada pelanggannya.

Hal tersebut ia ucapkan saat rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VI DPR bersama jajaran direksi PT Telkom Indonesia pada Rabu, 2 Juli 2025 lalu.

Baca Juga: Padel hingga Biliar, Ini Daftar 21 Olahraga Berbayar yang Resmi Kena Pajak di Jakarta

“Kalau di Komisi V Bang Adian bilang aplikator kejam, promo ojol itu bohong, kalau di sini boleh saya katakan Telkomsel kejam, karena melenyapkan sisa kuota dari para penggunanya,” ujar Sadarestuwati saat rapat DPR pada 2 Juli 2025.

“Ini kalau dihitung tidak sedikit lho, ini harus dievaluasi,” tambahnya.