Dihadiri Tokoh NU, Persoalan Politik Jadi Alasan Digelarnya Musyawarah Besar Nahdliyin Nusantara

SENANGSENANG.ID - Sehubungan dengan situasi akhir-akhir ini dimana di tingkat Jamiyah yang tergerus dalam hiruk pikuk politik menjelang Pilpres 2024, Musyawarah Besar Nahdliyin Nusantara menjadi sebuah agenda penting.

Musyawarah Besar Nahdliyin Nusantara diselenggarakan 28-30 Januari 2024 bertempat di Kampung Mataraman, Sewon Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dimana agenda pentingnya adalah membawa para Nahdliyin Nusantara untuk melakukan refleksi atas apa yang sudah terjadi pada kancah politik negeri ini jelang Pemilu 2024.

Baca Juga: Jadwal Bioskop NSC Salatiga Hari Ini Minggu 28 Januari 2024, Masih Tayang: Setengah Hati dan Ancika 1995

Koordinator panitia Mubes Nahdliyin Nusantara, Hasan Bashri Marwa dalam jumpa pers yang digelar di Kafe Ra Kopiran, Sabtu (27/1) menjelaskan setidaknya ada 6 pijakan yang mendasari digelarnya Mubes Nahdliyin Nusantara sekaligus Harlah NU ke-101 di Yogyakarta.

"Pertama dasar bersama Khittah NU," ungkap Hasan Bashri.

Dijelaskan Hasan Bashri, berita-berita dan video yang beredar banyak sekali Pengurus Harian NU dan Banom-Banomnya yang terlibat dalam aktivitas dukung mendukung Calon Presiden dan Wakil Presiden tertentu secara terbuka.

Baca Juga: Densus 88 Antiteror Polri Kembali Tangkap Satu Terduga Teroris di Boyolali

"Hal ini sungguh sangat meresahkan para Nahdliyin, karena penggunaan Jamiyah untuk kepentingan politik praktis," ungkapnya.

Dasar kedua adalah nilai-nilai keulamaan, yang berpijak pada ahlussunah wal jama'ah an-Nahdliyyah, menegaskankan arti pentingnya amar ma’ruf nahi munkar, sehingga memberikan pengertian nilai-nilai Ulama yang berpijak pada Ahlusnnah waljamaah adalah nilai-nilai ulama yang berpijak pada keilmuan, kejujuran, keteladanan, kerahmatan, dan mengayomi (riayatul ummah).

Ketiga, dasar-dasar politik Ahlussunnah Wal Jama'ah an-Nahdliyyah, bukan untuk mencari kemenangan-kemenangan kekuasaan, tetapi untuk menegakkan nilai-nilai moral di dalam pengelolaan kekuasaan, keadilan, dan berdemokrasi yang bersih dari suap menyuap.

Baca Juga: Top Markotop, Puluhan Hotel Indonesia Borong Penghargaan di ASEAN Tourism Awards 2024

Keempat, berdasarkan hukum-hukum yang telah ditetapkan Muktamar NU tahun 1999 dan 2002 tentang nasbul imam dan demokrasi dan tentang Money Politic.

Bahwa mengangkat imam itu wajib yang harus disertai dengan penciptaan masyarakat demokratis, sementara money politik itu adalah haram dan pengkhianatan, karena money politic itu lidaf`il haqq litahshilil bathil.