Perpres Publisher Right Tidak Terkait Kebebasan Pers, Begini Penjelasan Wamenkominfo

Dia menjelaskan, dalam proses jurnalisme proses distribusi konten menjadi tidak terkait dengan kode etik.

Baca Juga: Tak Cuma Teror Mengerikan, Ancaman Nyi Salimah Jadi Kenyataan di Pasar Setan, Siapa Berani Melawan?

Hal itu kemudian menjadi masalah karena banyaknya bertebaran konten porno, tidak bertanggung jawab, hoaks dan lainnya di platform digital yang dinilai sejalan dengan lebih dari 3.600 pengaduan yang diterima Dewan Pers selama lima tahun terakhir.

“Ketika dia memproduksi konten tak bertanggung jawab dan lainnya dia bukan melakukan kemerdekaan pers. Dengan adanya Perpres ini diharapkan kemerdekaan pers itu bisa terpenuhi,” tandas Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers.**