Ingar Bencana Alam di Bogor, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Soroti Masalah Alih Fungsi Lahan

SENANGSENANG.ID - Peristiwa bencana alam banjir hingga longsor di sejumlah titik kawasan Kabupaten Bogor, Jawa Barat, masih menjadi sorotan publik Tanah Air.

Wakil Bupati Kabupaten Bogor, Ade Ruhendi menyoroti adanya 8 akses jalan jembatan penghubung yang terputus imbas hujan deras dan luapan banjir bandang dari Kali Ciliwung.

Dari 8 jembatan itu, terdapat 6 jembatan yang di antaranya berada di kawasan Puncak, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor.

Baca Juga: Tak Gabung ke Asosiasi Penyanyi VISI, Anji Manji Ungkap 4 Alasan Sebenarnya Selain Sudah Bergabung dengan AKSI

"Dari hasil rapat bahwa ada delapan jembatan yang putus," ucap Ade Ruhendi kepada awak media saat mengunjungi jembatan putus di kawasan Puncak Bogor, pada Senin 3 Maret 2025.

Berkaca dari imbas bencana alam yang terjadi di Bogor, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi justru menyoroti terkait isu kerusakan lingkungan di kawasan Puncak Bogor.

Dalam kesempatan berbeda, Dedi menilai salah satu penyebab utama bencana alam di Bogor adalah alih fungsi lahan yang semakin masif terjadi.

Baca Juga: Ciptakan Kenangan Paling Manis, Begini Kisah Persahabatan Mendiang Pendaki Lilie dan Elsa yang Meninggal Dunia Bersamaan saat Mendaki Puncak Carstensz

Hal itu terkait wilayah yang seharusnya menjadi daerah resapan air dan hutan, kini berubah menjadi kawasan industri dan komersial.

Di sisi lain, Dedi menyoroti penyewaan lahan oleh PTPN untuk kepentingan bisnis dinilai sebagai faktor utama yang mengganggu keseimbangan ekosistem di wilayah Bogor, Jabar.

"Fokus kita pada audit lingkungan faktor penyebab, walaupun boleh lah saya berasumsi asumsinya karena kerusakan Puncak," tutur Dedi kepada awak media saat peresmian pabrik sepatu di Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut, Senin 3 Maret 2025.

Baca Juga: 150 Karyawan yang Sudah di PHK Dipanggil untuk Bekerja Kembali di Sritex, sampai Kapan? Ini Tugas Barunya

"Puncak harus dikembalikan menjadi kawasan resapan air, tempat tumbuhnya pohon, dan tempat disimpannya air," lanjutnya.

Dedi juga mendesak pemerintah pusat, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup, untuk segera turun tangan dan mengembalikan Puncak ke fungsinya semula.