Ramai Petani Keluhkan Harga Gabah, Menteri Amran Ngaku Pecat Oknum Bulog yang Ketahuan Beli dari Tengkulak

SENANGSENANG.ID - Ramai diperbincangkan di media sosial (medsos), terkait para petani di Kalimantan Selatan (Kalsel) yang mengeluhkan harga gabahnya di bawah HPP (Harga Pembelian Pertanian) senilai Rp6.500 per kilogram (kg).

Keluhan para petani di Kalsel itu kini diungkap Menteri Pertanian (Mentan) RI, Amran Sulaiman terkait hubungan antara para petani yang harus berhubungan langsung dengan Bulog (Badan Urusan Logistik).

Amran menyebut, perintah Presiden RI, Prabowo Subianto meminta Bulog untuk tidak membeli hasil tani ke tengkulak atau pedagang perantara.

Baca Juga: Paula Verhoeven Tegaskan Tak Keberatan Soal Co-parenting dengan Baim Wong, Ungkap Lakukan Banding Demi Keadilan

"Dan kita harus beresin, kami ke Bulog. Presiden selalu mengatakan satu komando, kalau BULOG tidak melakukan tugasnya, yang kena pertanian," terang Amran sebagaimana dikutip dari program televisi Q&A Metro TV, pada Senin 21 April 2025.

Kemudian, Amran mengungkap harga gabah yang dijual para petani di Kalsel hanya senilai Rp5.000 per kg, di bawah HPP senilai Rp6.500 per kg.

Terkait hal itu, Mentan mengaku kecewa mendengar penjelasan dari pihak Bulog yang membeli hasil tani dari tengkulak.

Baca Juga: Film Jumbo Sudah Ditonton 5 Juta Penonton, Gibran Rakabuming Raka: Era Baru Industri Animasi Indonesia

"Kemarin di Kalsel, harga sesuai perintah Bapak Presiden menaikan harga Rp6.500, Kami temukan (hasil tani) dibeli dengan harga Rp5.000, jujur, kami kesal, kami kecewa," ungkap Mentan Amran Sulaiman.

"Karena tiba-tiba Bulog-nya kami hadirkan, kenapa tidak beli? Tidak ada mesin drayer (mesin pengering hasil tani)," sambungnya.

Amran menyebut oknum Bulog itu menuturkan saat pihaknya yang sempat memecat oknum Bulog yang tidak beli langsung hasil tani ke petani, namun justru berhubungan dengan tengkulak.

Baca Juga: PODSI Sleman Incar Juara Umum di Porda DIY XVII 2025

"Saya tanya, Apa menterinya yang harus mencari mesin drayer? 'ini tengkulak pak'," tutur Amran.

"Justru Anda yang harus menghilangkan tengkulak (pedagang perantara), langsung ke petaninya. Itu maunya pemerintah. Mengelak tapi kemungkinan rendah. Langsung kami telpon, Pak Dirut pecat, kapan? hari ini," tambahnya.