SENANGSENANG.ID - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, buka suara mengenai tunjangan rumah Rp70 juta yang diterima anggota DPRD DKI.
Pramono mengungkapkan dirinya sudah melakukan komunikasi terkait persoalan tersebut dengan DPRD DKI.
Ia juga menyatakan bahwa keputusan mengenai besaran tunjangan anggota DPRD diputuskan oleh badan legislatif tersebut.
Baca Juga: Lampu LED Mobil dan Motor, Tren Aksesori Hemat Energi yang Kian Diminati
“Saya menunggu apa yang diputuskan oleh DPRD DKI,” kata Pramono kepada wartawan di kompleks Balai Kota DKI Jakarta pada Minggu, 7 September 2025.
“Tapi terus terang, saya sudah berkomunikasi dengan DPRD DKI,” imbuhnya.
Tunjangan anggota DPRD DKI diatur dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 415 Tahun 2022 di mana disebutkan tunjangan rumah pimpinan sebesar Rp78,8 juta per bulan.
Baca Juga: Studi Ungkap Secangkir Minum Secangkir Kopi di Pagi Hari Bisa Membuat Perasaan Lebih Bahagia
Sedangkan bagi anggota DPRD DKI selain pimpinan menerima Rp70,4 juta per bulan.
Sempat terjadi aksi demo dari mahasiswa di Gedung DPRD DKI Jakarta pada Kamis, 4 September 2025 yang menuntut untuk mengurangi tunjangan rumah pimpinan dan anggota.
Besaran tunjangan rumah anggota DPRD DKI ini turut jadi sorotan setelah protes masyarakat pada tunjangan rumah DPR RI memanas.
Baca Juga: QRIS, Solusi Pembayaran Digital Praktis dengan Keunggulan dan Risikonya
Sebelumnya, tunjangan perumahan DPR RI adalah Rp50 juta dan angka tersebut masih di bawah jumlah penerimaan anggota DPRD DKI.
Sementara itu, menurut pengumuman Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco, tunjangan perumahan DPR RI sudah dihentikan sejak 31 Agustus 2025.**
Artikel Terkait
Penghasilan di Dunia Hiburan Sudah Sangat Fantastis, Berapa Gaji dan Tunjangan Deddy Corbuzier sebagai Stafsus Menhan?
Kemenkeu Ungkap Rencana Tunjangan Guru ASN Daerah Tahun 2025 Mencapai Rp66,92 Triliun, Begini Rincian Penyalurannya
Dapat Tunjangan Rumah Rp50 Juta, Adies Kadir Sebut Anggota DPR Masih Harus Nombok
Menyebut Tunjangan Beras Rp12 Juta, Wakil Ketua DPR Adies Kadir Langsung Klarifikasi: Rp200 Ribu Sejak 2010
Presiden Prabowo Umumkan Pencabutan Tunjangan DPR dan Moratorium Kunjungan Luar Negeri
Ikuti Perintah Prabowo, Ketua Banggar DPR Siap Cabut Tunjangan Pejabat Parlemen RI Termasuk Perumahan