PLTU dan Tagihan Sunyi Kesehatan Publik: Ribuan Kematian Dini, dan Triliunan Rupiah pun Melayang

SENANGSENANG.ID - Di balik terang listrik yang menyala setiap waktu dan sejuta manfaatnya, pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batu bara masih menimbulkan biaya kesehatan dan lingkungan yang tak kecil.

Studi terbaru menunjukkan, emisi PLTU di Indonesia berkontribusi pada ribuan kematian dini dan kerugian ekonomi miliaran dolar AS per tahun, dengan titik panas (hotspot) berada di Banten–Jakarta, Sumatera Barat, hingga Aceh.

Lembaga riset energi dan kualitas udara, Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), menaksir dampak kompleks PLTU Suralaya di Banten, pemasok listrik utama ke Jabodetabek, menyebabkan sekitar 1.470 kematian dini saban tahun dan biaya kesehatan sekitar US$ 1,04 miliar atau sekitar Rp15,8 triliun.

Baca Juga: Anggito Abimanyu Terpilih Jadi Ketua Dewan Komisioner LPS Gantikan Purbaya

Temuan skenario tertinggi mereka bahkan mencapai 1.640 kematian per tahun.

“Membersihkan satu sumber emisi besar akan menghemat biaya kesehatan yang sangat signifikan,” kata peneliti CREA dalam laporan bersama Greenpeace pada 2023.

7.000 Kematian Dini per Tahun

Pada level nasional, estimasi beban kesehatan akibat PLTU juga konsisten tinggi.

Baca Juga: PB Champion Ukir Sejarah, PB Djarum, Banthongyord Thailand, Exist Bogor dan Jaya Raya Solo Berjaya di Superliga Junior 2025

Studi Greenpeace–Harvard pada 2015 memperkirakan sekitar 6.500–7.100 kematian dini per tahun dari PLTU yang saat itu beroperasi, angka yang akan meningkat bila kapasitas bertambah.

Sementara analisis CREA untuk tahun-tahun berikutnya menunjukkan proyeksi lebih dari 10.000 kematian dini dan kerugian kesehatan di kisaran miliaran dolar per tahun, seiring ekspansi PLTU, termasuk untuk kebutuhan industri.

Di wilayah Jakarta–Banten, pemerintah bahkan mempertimbangkan menutup sebagian unit Suralaya (2 GW) guna menekan polusi yang menyeberang ke ibu kota.

Baca Juga: Transformasi Karier Ousmane Dembele: Redup di Barcelona, Raih Ballon d’Or 2025 Bersama PSG

“(Penutupan sebagian Suralaya) penting untuk polusi udara di Jakarta,” ujar Luhut Binsar Pandjaitan yang kala itu menjabat Menko Marves pada 21 Agustus 2024.