Jalan Terjal MBG di Persimpangan antara Cita-Cita Perbaikan Gizi dengan Realitas Krisis Keamanan Menu Makanan

SENANGSENANG.ID - Gelombang kasus keracunan massal yang kini tengah menerpa program Makan Bergizi Gratis (MBG) memicu pertanyaan besar tentang standar pengawasan dan kualitas makanan yang disajikan.

Alih-alih menjadi jawaban atas masalah gizi anak, kini program MBG justru menghadapi ujian serius setelah ratusan korban jatuh hanya dalam rentang 3 hari ke belakang.

Sorotan publik bukan lagi sebatas pada jumlah korban, tetapi juga pada menu yang disajikan dalam program tersebut.

Baca Juga: Geopark Maros-Pangkep Menuju Revalidasi Status Global Geopark oleh UNESCO, Wamenpar: Berdampak Besar Angkat Ekonomi Lokal

Muncul kritik tajam dari kalangan ahli gizi mengenai pilihan makanan yang dianggap tidak mencerminkan kekayaan pangan lokal Indonesia.

Kejadian ini membuat publik bertanya, apakah program MBG benar-benar berangkat dari kebutuhan gizi masyarakat atau sekadar memenuhi target politis.

Kementerian dan lembaga terkait kini berlomba memberi penjelasan, namun di lapangan, masyarakat justru menaruh curiga.

Baca Juga: IIER dan PSPK Sukses Gelar Workshop Kawal Keamanan Anak di Ruang Digital, Upaya Kolektif Wujudkan Ekosistem Pendidikan

Transparansi proses investigasi juga menjadi tuntutan utama agar kasus keracunan tidak hanya berhenti sebagai insiden, melainkan dijadikan momentum perbaikan menyeluruh dalam program MBG di sekolah.

Di saat program MBG diharapkan membawa solusi, justru muncul kesan adanya kelemahan struktural, mulai dari standar dapur penyedia hingga pengawasan distribusi.

Terlebih, kini Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang menyebut pihaknya telah membentuk tim investigasi yang khusus untuk menindaklanjuti kasus keracunan di sekolah.

Baca Juga: Sunscreen dan Sunblock, Mana yang Lebih Ampuh Lindungi Kulit dari Dampak Buruk Sinar Matahari?

“Tim investigasi sudah dibentuk, ada tim internal dari kami dan sekarang lagi proses, bahkan sudah mulai berjalan,” kata Nanik kepada wartawan di Jakarta pada Kamis, 25 September 2025.

Di sisi lain, Nanik sempat menegaskan, investigasi melibatkan kepolisian, BPOM, dan dinas kesehatan agar proses berjalan transparan.