Sengkarut Menu 'Makan Bergizi' yang Berubah Keracunan Massal di Sekolah, Terbaru Melanda Wilayah Sumedang

photo author
- Jumat, 26 September 2025 | 17:45 WIB
Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Helfi Assegaf menyatakan pihaknya lakukan penyelidikan kasus dugaan keracunan imbas menu makanan bergizi gratis (MBG) yang tak layak konsumsi. (Dok. Polri)
Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Helfi Assegaf menyatakan pihaknya lakukan penyelidikan kasus dugaan keracunan imbas menu makanan bergizi gratis (MBG) yang tak layak konsumsi. (Dok. Polri)

“Kami membentuk tim khusus agar masyarakat mendapat penjelasan awal yang kredibel tanpa mengganggu otoritas BPOM,” ujar Dadan saat konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, pada Senin, 22 September 2025.

Daftar Panjang KLB di Berbagai Daerah

Baca Juga: Tingkatkan Daya Saing Bali Utara dan Barat, Wamenpar Pacu Sinergi Paket Wisata 3B

Kasus Sumedang hanya satu dari puluhan KLB keracunan MBG di seluruh Indonesia. Hingga 22 September 2025, BGN mencatat 45 KLB dengan 4.711 korban.

Data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia bahkan lebih tinggi, yakni 6.452 korban. Jawa Barat menjadi wilayah dengan jumlah kasus tertinggi, dengan catatan angka menembus 2.000 korban.

Dalam kesempatan berbeda, Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail sudah menutup tiga dapur MBG yang terindikasi bermasalah di wilayahnya.

Baca Juga: Sentil Pihak yang Ragukan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,12 Persen, Menkeu Purbaya Blak-blakan Bilang Begini

“Jadi yang ditutup hanya tiga dapur saja. Jangan sampai satu atau dua kasus berpengaruh terhadap dapur-dapur lain yang sudah bekerja dengan baik,” sebut Jeje di Kantor Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, pada Selasa, 23 September 2025.

Dilema Program MBG

Kini, program MBG yang semula dimaksudkan untuk memperbaiki gizi anak bangsa kini menghadapi alarm serius bagi pemerintah.

Baca Juga: Kisah Inspiratif: Suami-Istri Guru Besar UGM Ini Dedikasikan Hidupnya untuk Protein Hewani Indonesia

Di satu sisi, manfaatnya memang diakui penting untuk kesehatan anak sekolah. Namun di sisi lain, lemahnya pengawasan dan standar kesehatan menimbulkan risiko insiden keracunan massal.

Pada akhirnya, publik hanya bisa menunggu apakah pemerintah mampu menegakkan standar keamanan pangan secara ketat, agar tujuan mulia program tidak terus tercoreng oleh rentetan kasus keracunan massal.**

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Agoes Jumianto

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

Aksi Penutupan Aplikasi 'Mata Elang' Heboh di Medsos

Kamis, 18 Desember 2025 | 09:44 WIB
X