Ramai Masalah Utang Whoosh, China Justru Ungkap Siap Lanjutkan Kerja Sama Kereta Cepat

Perhatian ke utang Whoosh ini muncul usai pernyataan dari Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang tak mau merogoh uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk melunasi utang tersebut.

Baca Juga: Misi Grafis 93 Gelar Pameran Reuni 'Jejak dan Resonansi' di Indie Art House

Menkeu Purbaya menyebut Whoosh yang saat ini dikelola oleh konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC), seharusnya menjadi tanggung jawab Danantara sebagai holding BUMN.

“Ini KCIC di bawah Danantara kan? Kalau di bawah Danantara mereka sudah punya manajemen sendiri,” ucap Menkeu Purbaya dalam media gathering di Bogor pada 10 Oktober 2025 lalu.

“(Danantara) Sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp80 triliun atau lebih. Seharusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Kalau enggak ya semua ke kita lagi termasuk devidennya,” jelasnya.

Baca Juga: MI Baburroyyan Kiyudan dan SD Muhammadiyah Karangploso Juara, Ini Daftar Pemenang MLSC Yogyakarta Seri 1 2025-2026

Skema Pembayaran Utang yang Disiapkan Danantara

Respons Menkeu Purbaya itu muncul setelah pernyataan dari Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria tentang nasib pembayaran utang Whoosh yang mencapai Rp116 triliun.

“Ini utang pembangunannya cukup besar. Apakah kemudian kita tambahkan equity (penyertaan modal) sehingga perusahaan ini self sustain karena secara operasional sudah cukup,” kata Dony kepada awak media di JICC, Jakarta pada 9 Oktober 2025 lalu.

Baca Juga: Festival Budaya Ndesa Kluthuk 2025 di Bejiharjo Karangmojo Gunungkidul, Meriah

Dony kemudian membeberkan skema kedua, yakni menyerahkan infrastruktur proyek Whoosh menjadi milik pemerintah seperti kereta api pada umumnya.

“Atau kemudian memang ini kita serahkan infrastrukturnya sebagaimana industri kereta api yang lain, infrastrukturnya itu milik pemerintah. Nah, dua opsi ini yang coba kita tawarkan,” paparnya.

Hingga saat ini, belum diketahui bagaimana skema pembayaran utang yang akan dilakukan oleh pemerintah terkait proyek kereta tersebut.**