Sejarah Panjang Konflik Tambang Tumpangpitu, Berawal dari Izin Eksplorasi 1995

SENANGSENANG.ID - Sejarah konflik tambang Tumpangpitu menunjukkan bahwa penolakan warga bukanlah hal baru, melainkan akumulasi panjang dari izin eksplorasi sejak 1990-an yang menimbulkan ketegangan antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat.

Berikut sederet fakta sejarah akar konflik tambang Tumpangpitu yang disarikan dari berbagai sumber:

- Awal izin eksplorasi (1995): PT Hakman Metalindo memperoleh Kuasa Pertambangan seluas 62.586 hektar, mencakup kawasan konservasi penting termasuk Taman Nasional Meru Betiri.

Baca Juga: ARTJOG 2026: Seni Itu Panjang, Generasi Baru Menyapa

- Pergantian perusahaan: Setelah beberapa kali berpindah tangan, izin akhirnya dikelola oleh PT Bumi Suksesindo (BSI). Perusahaan ini mulai melakukan eksploitasi emas dalam skala besar di Gunung Tumpangpitu.

- Dampak lingkungan: Aktivitas tambang menimbulkan kerusakan hutan, pencemaran air, dan ancaman longsor. Hal ini memicu stigma negatif di masyarakat yang merasa kehidupan mereka terancam.

- Konflik sosial: Penolakan warga muncul karena tambang dianggap tidak berpihak pada kelestarian alam. Ketegangan terjadi antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah daerah yang mendukung investasi.

Baca Juga: wondr by BNI Indonesia International Challenge 2025: Bismo dan Richie Tumbangkan Unggulan Chinese Taipei

Dimensi Sosial dan Politik

- Gerakan rakyat: Penolakan tambang melahirkan berbagai aliansi, seperti Gerakan Rakyat Selamatkan Tumpang Pitu (GRSTP), yang konsisten menggelar aksi sejak awal 2000-an.

- Narasi pembangunan vs kelestarian: Pemerintah daerah dan pusat sering menekankan tambang sebagai motor ekonomi, sementara warga menilai keuntungan hanya dinikmati segelintir pihak.

- Aliansi nasional: Dukungan datang dari organisasi lingkungan seperti WALHI, yang menyoroti ancaman ekologis dan hak hidup masyarakat sekitar.