DPR Kritik Pemotongan Dana Transfer ke Kalimantan Timur, Syafruddin: Tidak Adil dan Memberatkan Rakyat

SENANGSENANG.ID – Anggota Komisi XII DPR dari Fraksi PKB, Syafruddin, melayangkan kritik keras terhadap kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) untuk Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam rapat bersama Forum Aksi Rakyat Kalimantan Timur di Kompleks Parlemen, Kamis (4/12/2025), Syafruddin menyoroti besarnya potongan anggaran yang mencapai 73 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan daerah lain yang hanya sekitar 25–30 persen.

“Dana Bagi Hasil itu bukan pemberian, tapi hak daerah. Rakyat Kalimantan Timur yang merasakan langsung dampak pengelolaan sumber daya alam, bukan Pak Purbaya,” tegas Syafruddin.

Baca Juga: Menkeu Purbaya Ungkap Kisah Hidup: Dari Insinyur Lapangan ke Menteri Keuangan

Soroti SOP Kemenkeu yang Dinilai Tidak Transparan

Syafruddin menuding mekanisme di internal Kementerian Keuangan masih jauh dari transparan.

Ia menyebut penentuan skema transfer keuangan daerah tidak memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang jelas.

Baca Juga: Kilas Balik Karier Epy Kusnandar, yang Meninggal Dunia di Usia 61 Tahun

“Kalau kasarnya, mereka semau-maunya. Enggak punya SOP yang jelas tentang pola transfer keuangan ke daerah,” ujarnya.

Menurutnya, kebijakan pemotongan anggaran tidak hanya memberatkan pemerintah daerah, tetapi juga berdampak langsung pada masyarakat yang menanggung konsekuensi dari eksploitasi sumber daya alam, seperti banjir, longsor, dan kerusakan lingkungan.

Kalimantan Timur Dipotong Paling Besar

Baca Juga: Dari Catwalk ke Studio, Ayura Yosih Mantap Menjadi Penyanyi Lewat Mini Album Leisure

Syafruddin menegaskan bahwa pemotongan anggaran untuk Kalimantan Timur adalah yang paling besar dibandingkan provinsi lain.

Hal ini, menurutnya, menimbulkan pertanyaan besar mengenai keadilan dan konsistensi kebijakan pemerintah pusat.