“Daerah lain dipotong 25–30 persen, Kalimantan Timur dipotong 70–73 persen. Jauh sekali. Di mana letak keadilannya?” kata Syafruddin dengan nada kecewa.
Baca Juga: Aktor Senior Epy Kusnandar Tutup Usia, Dikenang Lewat Perjuangan dan Kebersahajaan
Desakan Tinjau Ulang
Di hadapan forum, Syafruddin meminta Menkeu Purbaya meninjau ulang kebijakan pemotongan TKD.
Ia menilai kondisi geografis dan risiko bencana di Kalimantan Timur membutuhkan dukungan fiskal lebih besar.
Baca Juga: DevFest Bandung 2025 Jadi Ajang Teknologi Terbesar di Asia Tenggara
“Saya mohon kepada Menteri Keuangan untuk meninjau ulang potongan dana transfer ke daerah, khususnya Kalimantan Timur,” ujarnya.
Syafruddin menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa masyarakat Kalimantan Timur selama ini menanggung dampak langsung dari pengelolaan sumber daya alam, sehingga kebijakan pemotongan anggaran justru semakin menambah beban rakyat.**
Artikel Terkait
Cerita Prabowo usai Pangkas Anggaran Rp306 T: Banyak Pejabat Belum Punya Mobil Dinas, 6 Bulan Kerja Bakti
Bisa Dicontoh Daerah Lain, Anggaran Perjalanan Dinas Disulap Jadi Jalan untuk Masyarakat
Anggaran Jumbo Pendidikan 2026 Senilai Rp757,8 Triliun, Begini Rincian dan Peruntukannya
Menkeu Purbaya Bakal Pangkas Anggaran MBG Jika Tak Terserap hingga Akhir Oktober 2025
Praktik Pemborosan Anggaran Jadi Sorotan, Jeratan Rantai Kebiasaan Boros di Pemerintahan Daerah
Rocky Gerung Kritik Penyesuaian Anggaran Daerah, Sebut Bertentangan dengan Prinsip Keadilan Sosial