SENANGSENANG.ID – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meminta waktu satu tahun kepada Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan reformasi menyeluruh di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
Permintaan ini muncul setelah citra lembaga tersebut dinilai terlanjur buruk di mata publik, media, hingga pimpinan negara akibat rangkaian kasus yang menjerat sejumlah oknum pegawai.
“Image Bea Cukai kurang bagus di media, di masyarakat, di pimpinan tertinggi kita. Jadi kita harus perbaiki dengan serius,” ujar Purbaya usai Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis 27 November 2025.
Baca Juga: Jogja Urban Enduro 2025: Balap Sepeda Urban Perdana di Jantung Kota Yogyakarta
Ancaman Pembekuan Jika Reformasi Gagal
Purbaya menegaskan konsekuensi berat menanti jika reformasi tidak menghasilkan perbaikan signifikan.
Pemerintah, katanya, bisa saja kembali menggunakan jasa perusahaan multinasional Société Générale de Surveillance (SGS) seperti pada era sebelumnya.
“Kalau Bea Cukai nggak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih nggak puas, Bea Cukai bisa dibekukan diganti dengan SGS,” tegas Menkeu Purbaya.
Baca Juga: Kisah Buruh Gendong Rasakan Lega dengan Bus Gratis di Beringharjo, Rus: Beban Kami Jadi Lebih Ringan
Ancaman ini menyoroti tekanan besar bagi sekitar 16 ribu pegawai Bea Cukai.
Menkeu bahkan menyebut risiko pemutusan hubungan kerja bisa terjadi apabila kinerja tetap tidak memuaskan.
Reformasi Berbasis Teknologi AI
Sebagai strategi pembenahan, Kementerian Keuangan memperluas penggunaan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) di berbagai stasiun Bea Cukai.