SENANGSENANG.ID — Sorotan atas banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat kini mengarah pada kondisi hutan di tiga provinsi tersebut.
Arus banjir di Tapanuli Selatan yang membawa kayu gelondongan semakin memperkuat dugaan adanya kerusakan hutan di wilayah hulu.
Data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mencatat, sepanjang 2016 hingga 2024 terjadi deforestasi masif di ketiga provinsi dengan luas mencapai 1,4 juta hektare.
Baca Juga: Lesti Kejora Borong Empat Piala di Indonesian Dangdut Awards 2025
Deforestasi ini, menurut WALHI, bukan sekadar hilangnya tutupan hutan, melainkan akibat aktivitas manusia seperti penebangan, alih fungsi menjadi perkebunan, pertambangan, hingga pembangunan infrastruktur.
Negara Dinilai Mudah Beri Izin
Manajer Kampanye Hutan dan Kebun WALHI, Uli Arta Siagian, menegaskan bahwa negara memiliki andil besar dalam kerusakan hutan.
Baca Juga: Ribuan Jemaah Hadiri Jateng Bersholawat, Wagub Taj Yasin Ajak Doa untuk Korban Bencana
“Kami percaya kehilangan tutupan hutan yang besar ini juga difaktori karena kemudahan-kemudahan perizinan yang diberikan oleh pengurus negara,” ujarnya dalam podcast Forum Keadilan TV, Jumat (5/12/2025).
WALHI menemukan setidaknya 639 izin di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Izin tersebut mencakup pertambangan, hak guna usaha perkebunan, termasuk perkebunan monokultur sawit skala besar, serta izin pemanfaatan hutan (PBPH) untuk logging dan industri kayu.
Proyek Energi Jadi Sorotan
Baca Juga: Kilas Balik Karier Epy Kusnandar, yang Meninggal Dunia di Usia 61 Tahun
Selain tambang dan perkebunan, WALHI juga menyoroti proyek energi yang berkontribusi pada deforestasi.
Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) skala besar dan pembangkit listrik tenaga mini disebut kerap melampaui kapasitas izin yang dilaporkan.