SENANGSENANG.ID - Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siroj masih percaya bahwa pemerintah akan bertindak tegas terhadap pegawai pajak yang menyeleweng, dan benar-benar memihak rakyat.
Dirinya mengultimatum agar pemerintah serius mengawasi pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) agar bekerja benar.
Sebap, jika pemerintah tidak serius mengawasi pegawai Direktorat Jenderal Pajak, bukan tidak mungkin dirinya meminta warga NU untuk tidak membayar pajak.
"Kita masih percaya Pemerintah lewat Kementerian Keuangan untuk serius menangani kasus ini. Dan ke depan gak keulang lagi kasus-kasus ini yang mencederai masyarakat," tuturnya.di RS Mayapada Hospital Kuningan Jakarta Selatan, Selasa 27 Februari 2023 dikutip PMJ News.
Menurut Said Agil, waktu kasus Gayus Tambunan, ulama NU saat itu sepakat untuk meminta warga NU untuk tidak bayar pajak karena ternyata dipakai dan diselewengkan oleh orang-orang seperti Gayus Tambunan.
Namun saat itu, Presiden SBY mengutus staf bertemu para ulama untuk meminta oara ulama membatalkan fatwa tersebut.
"Saat itu kita bilang kalau memang uang pajak dipakai untuk kepentingan rakyat ya kita cabut dan saat itu pemerintah setuju makanya kita tetap menghimbau warga NU bayar pajak," jelasnya.
Menurut Said Aqil, peristiwa yang melibatkan pegawai muda Dirjen Pajak Gayus Tambunan tersebut kembali membuka luka masyarakat, bagaimana para pegawai Direktorat Jenderal Pajak ternyata banyak yang memanfaatkan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri.
"Maka kalau memang pemerintah masih seperti itu bukan tidak mungkin ancaman seperti yang ada di jaman Gayus Tambunan akan terjadi lagi," papar Said.
Karena itu pihaknya menghimbau pemerintah mengawasi dan memanfaatkan benar-benar pajak yang didapat dari rakyat untuk kepentingan pembangunan Indonesia.
Diberitakan sebelumnya, kasus penganiayaan Mario Dandy Satriyo anak pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada David Ozora anak pengurus GP Ansor kembali membuka luka lama masyarakat berkenaan kasus penyelewengan pajak yang dilakukan Gayus Tambunan beberapa tahun lalu.
Selain terkait dengan kasus pidana yang melibatkan Mario Dandy Satrio, dan tersangka lain, peristiwa ini juga membawa pencopotan pejabat DJP Rafael Alun Trisambodo oleh Menkeu Sri Mulyani. Dalam LHKPN yang dilaporkan oleh Rafael Alun ke KPK, dia memiliki hargta kekayaan sekoitar 56 miliar. **