“Yang lebih berbahaya dan memiliki dampak sistemik jauh lebih luas adalah para pejabat yang secara terang-terangan mencabik-cabik konstitusi demi kepentingan pribadi dan kelompoknya, menciptakan kebijakan yang tidak adil, serta membiarkan ketimpangan sosial semakin melebar,” ujarnya dengan tegas.
Ia juga menambahkan bahwa negara harus hadir untuk melindungi para pengusaha dari tekanan semacam ini.
Baca Juga: Melly Goeslaw Buka-bukaan, Terima Royalti Lagu Hampir Rp560 Juta dari LMK
Jika praktik ini terus dibiarkan dan hukum tidak ditegakkan dengan serius, dampaknya tidak hanya akan dirasakan oleh pelaku usaha, tetapi juga oleh masyarakat luas.
Biaya ekonomi yang semakin tinggi, terganggunya iklim investasi, serta potensi ancaman terhadap stabilitas sosial adalah risiko yang harus diwaspadai.
Jika situasi ini berlarut-larut, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah bisa menurun, menciptakan ketidakstabilan ekonomi berkepanjangan, serta menumbuhkan sikap apatis terhadap hukum.
Baca Juga: Samsung Luncurkan Galaxy A06 5G, Hape Dua Jutaan Jagoan Gaming Anti Lag Disokong Dimensity 6300
“Karena itulah, pemerintah perlu mengambil langkah tegas dengan menertibkan ormas yang beroperasi di luar batas hukum serta memberikan jaminan perlindungan kepada para pengusaha agar mereka dapat menjalankan bisnisnya tanpa rasa takut atau tekanan dari kelompok mana pun,” pungkasnya.**
Artikel Terkait
Masih Ada yang Langgar Jam Operasional, Polisi Larang Ormas Sweeping Tempat Hiburan Malam Saat Ramadan
Ormas dan Warga Kota Ukir Doakan Sukses Porprov Jateng 2023, Jepara Targetkan Masuk Lima Besar
Presiden Ajak Ormas Islam Bahu Membahu Hadapi Tantangan Bangsa di Berbagai Sektor
Duit THR Habis di Kampung, Warga Jogja Senang Ikut Program Balik Kerja Bareng BPKH
Waduh! Karyawan Sritex yang Terdampak PHK Terancam Tak Dapat THR, DPR RI Sampaikan Pernyataan Ini
Kades Wunut Klaten Bagikan Rp457 Juta untuk THR Warganya, dari Mana Dananya?