Dilema Warga Miskin di Tanah Air, Mencari Keadilan Hukum di Tengah Praktik Ekonomi yang Tak Adil

photo author
- Kamis, 12 Juni 2025 | 18:04 WIB
Ilustrasi - Prabowo Subianto menyebut Indonesia tengah menghadapi tantangan berat, lantaran sebagian besar warga miskin yang dinilai masih kesulitan mencari keadilan hukum. (Ilustrasi/ Meta AI)
Ilustrasi - Prabowo Subianto menyebut Indonesia tengah menghadapi tantangan berat, lantaran sebagian besar warga miskin yang dinilai masih kesulitan mencari keadilan hukum. (Ilustrasi/ Meta AI)

SENANGSENANG.ID - Presiden RI, Prabowo Subianto menargetkan Indonesia bisa terbebas dari kemiskinan sebelum memasuki usia 1 abad atau pada tahun 2045 mendatang.

Terkait hal itu, Prabowo menyebut Indonesia tengah menghadapi tantangan berat, lantaran sebagian besar warga miskin yang dinilai masih kesulitan mencari keadilan hukum.

Dengan nada bergetar, Prabowo menyampaikan hakim menjadi tumpuan akhir bagi rakyat kecil dan miskin dalam mencari keadilan.

Baca Juga: China Bebas Visa Transit untuk Pelancong Indonesia Selama 10 Hari, Diizinkan Lakukan Kegiatan Traveling hingga Bisnis

"Anda (hakim) adalah benteng terakhir keadilan. Orang miskin, orang kecil hanya bisa berharap kepada hakim-hakim yang adil," ujar Prabowo dalam acara pengukuhan calon hakim di Mahkamah Agung (MA) Jakarta, Kamis 12 Juni 2025.

Menyikapi para hakim yang dinilainya sebagai benteng terakhir para pencari keadilan, Prabowo menyatakan hakim di Indonesia harus dibuat kuat dan tidak bisa dibeli.

"Orang yang kuat, orang yang punya uang banyak, dia bisa berbuat, dia bisa punya tim hukum yang luar biasa," tutur Prabowo.

Baca Juga: Materi Khotbah Jumat 13 Juni 2025: Allah SWT Mengingatkan Hamba-Nya Agar Selalu Bersyukur dan Menjauhi Sifat Kufur

"Tapi, orang kecil hanya tergantung sama hakim yang adil, hakim yang tidak bisa disogok, hakim yang tidak bisa dibeli, hakim yang cinta keadilan, hakim yang cinta rakyat," imbuhnya.

Menilik dari sisi yang lain, dilema warga miskin juga mengarah pada praktik ekonomi yang dinilai tak adil.

Hal itu disampaikan Budi Arie selaku Menteri Koperasi (Menkop), dengan mengklaim praktik ekonomi yang tak adil itu terjadi hampir di seluruh desa di Indonesia.

Baca Juga: Skandal Dugaan Jual Beli 'Kursi' SPMB 2025 Senilai Rp8 Juta per Siswa Tercium di Bandung

Dalam kesempatan berbeda, Budi menilai kondisi ini sangat bertentangan dengan Undang-undang dasar tahun 1945, yang menekankan pada terwujudnya masyarakat yang adil.

Padahal, keadilan merupakan hal penting dalam menciptakan kemakmuran dan membuat negara jadi lebih maju.

"Praktik-praktik ekonomi yang tidak adil itu terjadi di desa-desa di seluruh Indonesia, yang membuat desa atau masyarakat desa miskin," kata Budi dalam diskusi dengan Ombudsman RI di Jakarta Selatan, Kamis 12 Juni 2025.**

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Agoes Jumianto

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

Aksi Penutupan Aplikasi 'Mata Elang' Heboh di Medsos

Kamis, 18 Desember 2025 | 09:44 WIB
X