SENANGSENANG.ID - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak untuk melakukan uji formil terhadap Undang Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI).
Keputusan tersebut dikuatkan dalam Putusan MK Nomor 81/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan pada Rabu, 17 September 2025 di Gedung MK.
Hakim MK, Guntur Hamzah membacakan hasil putusan yang menyatakan bahwa proses pembentukan UU TNI tersebut tak melanggar maupun bertentangan dengan UUD 1945.
Sehingga menurut putusan MK, UU TNI tersebut sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
Hasil putusan MK ini tak serta merta disetujui oleh seluruh hakim, karena nyatanya ada 4 hakim yang menilai bahwa UU TNI cacat formil dan harus dilakukan perbaikan dalam kurun waktu 2 tahun.
Keempat hakim yang mendukung adanya uji formil sehingga menimbulkan dissenting opinion atau perbedaan pendapat adalah Suhartoyo, Saldi Isra, Arsul Sani, dan Enny Nurbaningsih. Namun, suaranya kalah telak karena 5 hakim lainnya setuju dengan keputusan MK, yakni Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, Daniel Yusmic P Foekh, Anwar Usman, dan Arief Hidayat.
Alasan Pengajuan Uji Formil UU TNI
Sejak masih pembahasan oleh DPR pada Maret 2025 lalu, UU TNI sudah menarik perhatian hingga membuat gelombang aksi di beberapa daerah.
Salah satu kekhawatiran yang muncul kala itu adalah TNI akan ikut dalam permasalahan sipil, sehingga masyarakat menuntut untuk institusi tersebut fokus pada pertahanan negara.
Sementara alasan melakukan uji formil UU TNI yang dilakukan oleh koalisi masyarakat sipil, di antaranya adalah revisi UU TNI sebelumnya tidak masuk ke dalam daftar Prolegnas Prioritas 2025, pembahasan yang tertutup sehingga tidak ada partisipasi dari publik, hingga tak ada akses dokumen revisi yang dibuka kepada publik, baik itu dari pemerintah maupun DPR.
Alasan 4 Hakim MK Dissenting Opinion
Artikel Terkait
Kontroversi Rapat Revisi UU TNI di Hotel Mewah saat Isu Efisiensi Memuncak, Masyarakat Kritik Keras: Pemerintah Seperti Tidak Punya Rasa Malu
Bantah Adanya Pemborosan di Tengah Efisiensi karena Rapat Revisi UU TNI di Hotel Bintang 5, DPR: Itu Pendapatmu
Pemerintah Siap Beri Penjelasan Mengenai UU TNI, Puan Maharani Jamin Kekhawatiran Publik Tak akan Terjadi
UU TNI Resmi Disahkan DPR RI, Puan Maharani Yakinkan Supremasi Sipil Tak akan Terganggu
Gaji Hakim Naik hingga 280 Persen, Prabowo Subianto: Ketimbang Dicuri Makhluk yang Tidak Jelas!
Terbongkar Suap Hakim Rp4 Miliar Demi Vonis Bebas Ronald Tannur, Pengacaranya Divonis 11 Tahun