Praktik Pemborosan Anggaran Jadi Sorotan, Jeratan Rantai Kebiasaan Boros di Pemerintahan Daerah

DPRD dan Perjalanan Dinasnya

Tak berhenti di sana, laporan BPK itu juga menemukan kelebihan pembayaran sebesar Rp210 juta dalam komponen perjalanan dinas.

Baca Juga: 3 Fakta Insiden Truk Terjun Bebas dari Atas Jembatan Tol Tangerang-Merak: 5 Orang Luka Parah, Diduga Sopir Ngantuk

Modusnya, yakni terkait bukti penginapan tidak sesuai fakta. Beberapa pelaksana perjalanan bahkan tidak menginap di hotel, tapi tetap mengklaim biaya penuh.

Pemeriksaan terhadap penyedia jasa penginapan menunjukkan sebagian besar tanda tangan tamu dan faktur tidak valid.

Seolah, perjalanan dinas itu hanya ada di atas kertas, sementara uangnya benar-benar berpindah tangan.

Baca Juga: Pasar Kota Wonogiri Ludes Terbakar Dini Hari Tadi, Damkar Soloraya Dikerahkan

Lemahnya Pengawasan Internal

Menurut BPK, akar persoalan ini terletak pada lemahnya fungsi pengawasan internal.

Sekretaris Daerah sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dinilai lalai dalam mengendalikan proses perhitungan KKD, sementara Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKPAD) kurang cermat melakukan verifikasi data.

Baca Juga: FKY 2025: Adoh Ratu Cedhak Watu, Digelar di Logandeng Gunungkidul 11-18 Oktober 2025

Kepala Bidang Anggaran bahkan disebut lalai memastikan perhitungan sesuai regulasi. Akibatnya, uang rakyat pun menguap tanpa manfaat yang jelas.

DPRD Akui Temuan Dana Bocor di Sumbar

Sekretaris DPRD Pesisir Selatan, Ikhsan Busra mengakui pihaknya sudah menindaklanjuti temuan BPK dengan meminta anggota dewan mengembalikan kelebihan pembayaran.

Baca Juga: Kisah Tragis 2 Remaja Tewas Tertabrak Mobil Pedangdut Cantika Davinca: dari Isu Ban Meledak hingga Fakta di TKP