Audit akan dilakukan secara ketat, transparan, dan melibatkan pakar independen, termasuk pemeriksaan kepatuhan izin dan evaluasi pemanfaatan ruang.
Baca Juga: Bayi Panda Pertama Lahir di Indonesia Jadi Sorotan Pertemuan Prabowo–MPR China
Fokus pada Pemulihan dan Bantuan Warga
Selain penegakan hukum, pemerintah juga memprioritaskan pemulihan akses dasar bagi warga terdampak.
Hanif menyebut koordinasi dengan pemerintah daerah, BNPB, dan masyarakat tengah dilakukan untuk mempercepat distribusi bantuan.
Baca Juga: Susno Duadji Ungkap Kisah Karier 'Lengkap' di Polri: Dari Penyidik, Perumus UU, hingga Terpidana
“Mitigasi jangka pendek dilakukan dengan pembersihan aliran sungai dari material penghambat. Untuk jangka menengah, kami akan mempertimbangkan restorasi fungsi ekosistem hulu DAS,” jelasnya.**
Artikel Terkait
Kayu Gelondongan Perparah Dampak Banjir di Tapanuli Selatan, BNPB: Distribusi Bantuan Fokus Wilayah Ini
DPR Panas, Menteri Kehutanan Didesak Mundur Terkait Banjir Sumatra
Pemerintah Ungkap Indikasi Perusahaan Konsesi di Balik Banjir Sumatra, 20 Perusahaan Terancam Dicabut Izinnya
Misteri Kayu Gelondongan di Tengah Banjir Sumatera, Polri dan Kementerian Kehutanan Turun Tangan
Deforestasi Masif di Sumatra Picu Banjir dan Longsor, WALHI Soroti Perizinan Negara
WALHI Desak Pemerintah Evaluasi Izin Usaha Pasca Banjir dan Longsor di Sumatra