PLN Bersama Kesultanan Yogyakarta dan Pemprov DIY Kembangkan Ekonomi Hijau di Gunungkidul

photo author
- Selasa, 14 Maret 2023 | 20:04 WIB
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, usai penandatangan nota kesepahaman terkait pengembangan potensi daerah dalam transisi energi. (Foto: PLN)
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, usai penandatangan nota kesepahaman terkait pengembangan potensi daerah dalam transisi energi. (Foto: PLN)

"Hal ini juga sesuai dengan pegangan hidup masyarakat Yogyakarta, yaitu 'Memayu Hayuning Bawana' yang bermakna bagaimana cara hidup yang kita lakukan bisa memperindah kehidupan asli yang sudah indah dari Tuhan," ungkap Darmawan.

Darmawan menjelaskan, selain membangun pembangkit energi baru terbarukan, PLN juga terus melakukan inovasi untuk menurunkan emisi.

Salah satunya dengan menerapkan teknologi co-firing di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

Baca Juga: AP II Prediksi Jumlah Pemudik Lebaran 2023 Capai 5,24 Juta Jiwa, Kemenhub Gelar Mudik Gratis Sepeda Motor

Saat ini total terdapat 69 Giga Watt (GW) PLTU yang beroperasi di Indonesia.

Kebutuhan batubaranya sekitar 160 juta ton dalam satu tahun.

"Untuk mengurangi emisi, kami mensubstitusi sebagian batu bara dengan biomassa untuk bahan bakar pembangkit," jelas Darmawan.

Hingga 2025 mendatang PLN Grup membutuhkan pasokan biomassa sebanyak 10,58 juta ton.

Untuk itu, keterlibatan masyarakat sangat penting.

Masyarakat bisa menjadi pelaku utama dalam memasok kebutuhan biomassa PLN melalui pengembangan hutan energi maupun pengolahan sampah.

Peran Pemerintah daerah dan Kesultanan Yogyakarta menjadi krusial.

Sebab, dukungan dari dua pihak ini maka lahan tidur atau lahan kritis bisa dimanfaatkan masyarakat untuk menanam tanaman energi.

Baca Juga: Waduhhh! Anak Pedangdut Lilis Karlina yang Masih SMP Ditangkap Polisi karena Edarkan Narkoba

Dampaknya, selain bisa membuat lahan tidur ini menjadi lahan hijau, masyarakat langsung bisa merasakan manfaat dari pengelolaan hutan energi ini.

"Ini bentuk nyata dari ekonomi kerakyatan, dimana masyarakat terlibat aktif melalui dukungan pemerintah."

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Muhammad Thoriq

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

Aksi Penutupan Aplikasi 'Mata Elang' Heboh di Medsos

Kamis, 18 Desember 2025 | 09:44 WIB
X