SENANGSENANG.ID - Pemerintah Kabupaten Demak mengikuti kegiatan Lokakarya Uji Publik Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Penguatan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Kegiatan lokakarya dilakukan secara virtual zoom meeting, bertempat di ruang Command Center Kabupaten Demak, Kamis 23 Februari 2023.
Hadir dalam lokakarya Wakil Bupati Demak Ali Makhsun, diikuti oleh Bagian Organisasi, Bappelitbangda, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinpermades), Dinas Pekerjaan Umum dan tata Ruang (Dinputaru), Dinas Perumahan dan Pemukiman (Dinperkim), dan Dinas Lingkungan Hidup.
Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana, Letjen TNI (Purn) Sudirman mengatakan, untuk mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 diperlukan pembangunan yang merata.
Yaitu melalui pendekatan multi dimensi yang sistematis dan sinergis dalam lintas sektor sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk memenuhi hak warga negaranya.
"Dalam rangka percepatan pembangunan yang implusif berkeadilan dan berkelanjutan diperlukan langkah koordinasi secara terpadu,” kata Sudirman.
Koordinasi terpadu antara kementerian, lembaga, pemerintah, non kementerian dan pemerintah non daerah dalam penyelenggara kebijakan lintas sektor di berbagai wilayah.
Pengaturan mengenai pendamping pembangunan perlu dilakukan penguatan dalam rangka mendukung percepatan target pembangunan sesuai dengan rencana pembangunan nasional.
Selain itu penjaminan mutu pendampingan pembangunan antar program yang berkesinambungan.
"Pendamping memiliki peran penting sebagai pemandu atau fasilitator dalam pelaksanaan program kegiatan,” ujarnya.
Berbagai program pembangunan telah menempatkan pendamping di masyarakat.
Pendamping sebagai salah satu kunci keberhasilan dalam peningkatan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah.
Sementara Sekretaris Jenderal Kemendagri Suhajar Diantoro yang sekaligus membuka acara lokakarya menyampaikan, pendampingan pembangunan ini adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas, prakarsa, kesadaran, dan partisipasi masyarakat.