"Kalau di medsos, sudah banyak yang bicara begitu. Katanya ongkos haji dipakai untuk infrastruktur. Semestinya BPKH dan kemenag menjawab dan memberikan klarifikasi. Biar jelas dan semakin transparan," kata Hasan Basri.
Hasan Basri juga menegaskan perlu audit pengelolaan dana haji yang saat ini mencapai Rp160 triliun.
Menurutnya perlu dipastikan dana yang ditempatkan dalam berbagai platform investasi tersebut benar-benar bisa optimal memberikan nilai manfaat bagi calon jamaah haji Indonesia.
“Hasil audit ini juga memungkinkan munculnya opsi-opsi optimalisasi dana manfaat haji baik dalam bentuk investasi atau yang lain,” pungkasnya. **
Artikel Terkait
Awas Lembaga Zakat Abal-Abal! Kemenag Rilis 108 Lembaga Zakat Ilegal namun Masih Beroperasi, Berikut Daftarnya
Elektabilitas Ganjar Pranowo Tertinggi dalam Survei LSI Terbaru, Anies dan Prabowo Beda Tipis Saling Kejar
Jalur Pansela Disiapkan sebagai Jalur Lebaran 2023, Jalur Ekstrim Cilacap-Kebumen Masih Jadi PR
Terduga Teroris yang Ditangkap di Sleman Ternyata Eks Napi Narkoba yang Pernah Ditahan di Nusakambangan
Sempat Viral Pro Kontra Penambangan Batu Andesit, Warga Wadas Studi Banding ke Tebing Breksi Prambanan