Di Balik Kesegaran Air Pegunungan: Industri AMDK Hadapi Proses Panjang dan Ketat

Pakar hidrologi ITB lainnya, Irwan Iskandar, yang juga Ketua Perkumpulan Ahli Air Indonesia (PAAI), menambahkan bahwa operasional pengambilan air tanah diatur ketat oleh perundang-undangan.

Setiap perusahaan AMDK wajib memiliki Izin Penggunaan Air Tanah (SIPA) dan membayar Nilai Perolehan Air (NPA) kepada negara.

Proses perizinan dilakukan melalui Kementerian ESDM cq. Badan Geologi, dengan syarat melampirkan data lengkap seperti identitas pemohon, lokasi pengeboran, dan rencana penggunaan air.

Baca Juga: PWI DIY Buka Pendaftaran Calon Ketua Periode 2025–2030, Konferensi Provinsi Segera Digelar

“Badan Geologi mengawasi langsung konstruksi sumur, mulai dari desain hingga kualitas air berdasarkan analisis kimia,” jelas Irwan.

Uji pemompaan selama 72 jam non-stop juga wajib dilakukan untuk memastikan kemampuan akuifer dalam mengisi ulang air setelah diambil.

Pengawasan Berkelanjutan dan Kuota Ketat

Pengawasan tidak berhenti setelah sumur beroperasi. Badan Geologi terus memantau debit air melalui sumur pantau di sekitar lokasi.

Baca Juga: SBY Hadiri Haul ke-9 Haji Mochamad Thohir: Sosok Pemimpin Ulet dan Tak Pernah Menyerah

Jika terjadi penurunan kuantitas air yang signifikan, izin pengambilan bisa dikurangi atau dicabut.

Setiap perusahaan AMDK juga memiliki kuota pengambilan air harian yang ketat, dengan perhitungan mempertimbangkan keberadaan pengguna air lain di sekitar lokasi.

“Untuk industri besar, Badan Geologi punya data produksi dan penjualan harian untuk memastikan kepatuhan terhadap kuota,” tandas Irwan.

Berita ini mengungkap bahwa di balik sebotol air pegunungan yang tampak sederhana, terdapat proses ilmiah dan regulasi ketat yang menjamin keberlanjutan dan keamanan sumber daya air tanah Indonesia.**