SENANGSENANG.ID - Para Hakim Perempuan Indonesia bekerja sama dengan Australia Partnership for Justice 2 (AIPJ2) mendeklarasikan Badan Perhimpunan Hakim Perempuan Indonesia (BPHPI) di Jakarta.
Acara bersejarah ini dihadiri langsung oleh Ketua Mahkamah Agung (MA) M Syarifuddin.
Perhimpunan yang berada di bawah naungan organisasi Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) ini lahir pada 27 September 2023 dan beranggotakan ribuan hakim perempuan dari seluruh Indonesia.
Cikal bakal lahirnya BPHPI merupakan tindak lanjut dari ditugaskannya 10 Hakim perempuan Indonesia oleh Ketua Mahkamah Agung untuk menghadiri pertemuan Hakim Perempuan se-dunia pada Maret 2023 di kota Marrakesh, Maroko.
Syarifuddin berharap organisasi itu dapat meningkatkan representasi kepemimpinan hakim perempuan pada lembaga peradilan, karena MA telah membuka seluas-luasnya kesempatan bagi para hakim perempuan untuk menduduki jabatan-jabatan penting di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya sesuai dengan persentase jumlah hakim perempuan yang ada saat ini.
"Sebagaimana diketahui bahwa representasi kepemimpinan hakim perempuan saat ini belum sepenuhnya ideal,” ujar Syarifuddin, dalam keteranga dikutip ke InfoPublik, Kamis 18 Januari 2024.
Baca Juga: Sinopsis Film Bu Tejo Sowan Jakarta, Upaya Siti Fauziah Menggagalkan Pernikahan Anaknya Sendiri
Hal itu dapat dilihat dari jumlah persentase hakim perempuan yang ada saat ini, yaitu sekitar 29 persen.
Sedangkan persentase hakim perempuan yang menduduki jabatan pimpinan di lembaga peradilan saat ini hanya sekitar 24 persen.
"Bahkan untuk Tingkat banding jumlahnya relatif lebih kecil yaitu rata-rata di bawah 20 persen," tambahnya.
Syarifuddin menambahkan, dengan terbentuknya BPHPI itu bisa menjadi wadah bagi aspirasi dan perjuangan para hakim Perempuan di seluruh Indonesia.
Lanjut Syarifuddin, eksistensi para hakim perempuan memiliki peranan yang sangat penting bagi kemajuan Lembaga peradilan. Hadirnya para hakim perempuan dalam sejarah peradilan di Indonesia.
Artikel Terkait
Angkat Perekonomian, Mawar Hartopo Apresiasi Gelaran Bazar Forsikabanu Harlah MA Banat NU Kudus
Ini 9 Nama Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc HAM yang Dimintakan Persetujuan ke DPR RI
KPK Periksa 4 Saksi Perkara Dugaan TPK Suap Perkara di MA, Salah Satunya Mantan Hakim Agung Andi Samsan Nganro
MA Penuhi Permintaan Kasasi Ferdy Sambo, Tak Jadi Dihukum Mati tapi Pidana Penjara Seumur Hidup
MA Potong Hukuman Putri Candrawathi dari 20 Menjadi 10 Tahun Penjara, Dua Alasan Ini Jadi Pertimbangan
Kirim Surat ke Parpol Terkait Syarat Usia Capres dan Cawapres, KPU Minta Parpol Berpedoman pada Putusan MA