Beda dengan Indonesia, Pemerintah Thailand Liburkan Ratusan Sekolah dan Gratiskan Ongkos Transportasi Umum saat Bangkok Diselimuti Polusi

Penutupan sekolah di Bangkok terjadi ketika Unicef mengatakan dalam sebuah laporan bahwa sekolah bagi 242 juta anak terkena dampak perubahan iklim ekstrem pada tahun 2024.

Selain Bangkok, beberapa negara juga pernah memutuskan untuk meliburkan sekolah karena polusi.

Baca Juga: BRI Journalism 360 di Kota Medan 2025: Diskusi Seru Insan Pers di Sumut hingga Pelatihan Content Creator Bareng Mahasiswa USU

Hampir dua juta siswa di dan sekitar New Delhi diminta untuk tinggal di rumah pada bulan November lalu setelah pihak berwenang memerintahkan sekolah-sekolah ditutup karena polusi udara yang memburuk.

Menurut laporan yang diterbitkan pada hari Jumat, 24 Januari 2025, perubahan iklim dapat memperburuk masalah polusi udara yang dianggap sebagai dampak sekunder dari bahaya yang disebabkan oleh iklim

Pemerintah menggratiskan biaya transportasi umum

Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra memerintahkan transportasi umum di Bangkok digratiskan selama seminggu.

Baca Juga: China Libur Panjang untuk Perayaan Imlek, Film Xiao Zhan Laris Manis di Bioskop dan Indonesia Destinasi Liburan Luar Negeri Favorit

Kebijakan ini dimulai pada Sabtu, 25 Januari 2025 hingga satu minggu ke depan.

Upaya tersebut dilakukan untuk mengurangi lalu lintas dan mengurangi kabut asap yang telah mencekik kota tersebut selama beberapa hari terakhir.

“Jalur bus dan kereta listrik di ibu kota akan gratis,” kata Wakil Perdana Menteri Suriya Juangroongruangkit dalam sebuah pengarahan di Bangkok pada Jumat, 24 Januari 2025.

Pemerintah akan memberikan kompensasi kepada operator BTS Group Holdings dan Bangkok Expressway and Metro bersama dengan operator bus yang berada di bawah naungan negara langsung.

Baca Juga: China Libur Panjang untuk Perayaan Imlek, Film Xiao Zhan Laris Manis di Bioskop dan Indonesia Destinasi Liburan Luar Negeri Favorit

Suriya mengatakan pemerintah akan memberikan kompensasi kepada operator sebesar 140 juta baht, berdasarkan pendapatan rata-rata mereka selama tujuh hari.

Dana tersebut akan berasal dari anggaran nasional dan menambahkan bahwa arahan PM disampaikan kepada Kabinet untuk segera diketahui.