Ada Pemotongan Anggaran 50 Persen di Lembaganya, Kepala BMKG Jamin Pengelolaan Gempa Bumi dan Tsunami Tetap Aman

SENANGSENANG.ID - Pemerintah pusat melakukan pemotongan anggaran untuk beberapa kementerian dan lembaga negara.

Sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 untuk menghemat Rp306,69 triliun.

Salah satu lembaga negara yang terkena pemotongan anggaran ini adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Baca Juga: Penghasilan di Dunia Hiburan Sudah Sangat Fantastis, Berapa Gaji dan Tunjangan Deddy Corbuzier sebagai Stafsus Menhan?

Pemotongan anggaran yang harus diterima oleh BMKG adalah sebesar Rp1,423 Triliun.

Angka tersebut adalah setengahnya atau 50,35 persen dari anggaran semula yang dijatah untuk BMKG yakni Rp2,826 Triliun.

Kekhawatiran pemotongan anggaran bisa memengaruhi akses informasi BMKG kepada masyarakat

Pemotongan anggaran BMKG ini akan memberikan dampak pada Alat Operasional Utama atau Aloptama di mana pemeliharan alat-alat tersebut mengalami penurunan hingga 71 persen.

Baca Juga: Materi Khotbah Jumat 14 Februari 2025: Kebaikan adalah Kunci Kebahagiaan di Dunia dan Akhirat

Setidaknya ada sekitar 600 alat sensor yang memantau gempa bumi dan tsunami di seluruh Indonesia.

Alat yang dimiliki oleh BMKG itu sebagian besar sudah melampaui batas kelayakan, jadi memerlukan perawatan lebih.

Untuk kecepatan informasi peringatan dini juga akan terganggu, seperti yang diungkapkan oleh Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama BMKG, Muslihhuddin pada Senin 10 Februari 2025.

Baca Juga: Jelang ‘El Clasico’ Persija vs Persib, Ketum Suporter Viking Titip Tim Kesayangannya ke Fans The Jak Mania: Semoga Bisa Kondusif

“Ketepatan akurasi informasi cuaca, iklim, gempabumi dan tsunami menurun dari 90 persen menjadi 60 persen,” kata Muslihhuddin.