Dalam kesempatan yang sama, Dedi menyoroti pemerintahan Jabar di bawah kepemimpinannya, tidak boleh 'menghamburkan' uang dan lebih berfokus untuk memberi manfaat kepada warga setempat.
"Provinsi Jawa Barat tidak boleh terus-terusan dalam setiap tahun membuang uang, membuang uang, membuang uang seolah-olah uang itu tiap tahun ada dan tugasnya menyerap," sebut Dedi.
Baca Juga: Tren #KaburAjaDulu Ramai di Sosmed, Istana: Jangan Jadi Pendatang Haram
"Menyerap bukan hanya angka yang diserap, bukan itu output, outcome, benefit (manfaat) yang harus dirasakan oleh publik. Enggak boleh begitu lagi," lanjutnya.
Eks Bupati Purwakarta itu juga mengungkap target pemerintahannya yang akan berinvestasi fiskal seiring dengan penyelesaian pembangunan infrastruktur di Jabar.
"Karena itu di 2026, 2027, 2028 2029 kalau infrastruktur sudah selesai, kalau kewajiban-kewajiban pemerintah provinsi sudah selesai, uangnya memiliki kecukupan, maka kita harus mulai berinvestasi fiskal," terang Dedi.
"Investasinya tidak boleh lagi dalam MD BUMD yang kemudian BUMD itu menahan devidennya dan dikatakan rugi terus dalam setiap tahun," tandasnya.**
Artikel Terkait
Jalur Pansela Berpotensi Besar Jadi Destinasi Wisata Baru, Belasan Pantai Menawan di Jawa Barat Layak Digarap
Kumpulkan Rp7 Miliar! Ini 5 Fakta Kasus Korupsi Gubernur Bengkulu yang Diduga Peras Anak Buahnya Demi Menang di Pilkada 2024
Menyoroti Tudingan Korupsi CSR hingga Respon Gubernur Bank Indonesia Usai KPK Geledah Kantor Pusat BI di Jakarta
Ramai Soal Pj Gubernur Jakarta yang Bolehkan ASN Poligami, Mendagri: Saya akan Tanya
Pamitan dengan Warga Medan, Begini Janji Bobby Nasution usai Dilantik Jadi Gubernur Sumut di Istana Kepresidenan Jakarta
Soal Instruksi Megawati Minta Kader PDIP Tunda Kegiatan Retret, Dedi Mulyadi Justru Minta Kepala Daerah se-Jabar Manut Perintah Prabowo