"Yang 37 ribu juga dikembalikan ke negara," imbuhnya dalam tayangan video podcast tersebut.
Khalid menyampaikan total dana yang dipungut dari jamaah mencapai 4.500 dolar AS atau setara Rp73,8 juta dikalikan dengan 118 jemaah, dan ditambahkan 37.000 dolar AS atau sekitar Rp606,1 juta.
Seluruh uang tersebut akhirnya dikembalikan kepada KPK sebagai bagian dari penyelidikan kasus dugaan korupsi kuota Haji 2024.
2. Tawaran Akses Kuota Tambahan 2.000
Baca Juga: PLN EPI dan BNI Bersinergi Perkuat Ekosistem Biomassa, Dorong Transisi Energi Nasional Berkelanjutan
Khalid menjelaskan, awalnya jemaahnya berangkat dengan menggunakan jalur furoda. Seluruh biaya perjalanan, mulai dari visa, hotel, hingga transportasi, sudah dibayarkan.
Kemudian muncul tawaran dari pihak PT Muhibbah di Pekanbaru yang mengaku memiliki akses ke kuota tambahan 2.000.
PT Muhibbah melalui Ibnu Masud lantas diketahui menjanjikan jemaah bisa mendapatkan maktab eksklusif yang lebih dekat dengan Jamarat, dengan syarat membayar 4.500 dolar AS atau sekitar Rp 73,8 juta per visa di luar biaya maktab.
Baca Juga: Viral Video Rektor UI Challenge Kumpulkan Uang Saat Wisuda: Mari Kita Raih Rp8 Miliar
"Oke. Ini resmi nggak? Kami tanya, resmi. Nah, bahasa dia begitu. Oke. Kalau resmi sekarang kalau kita head to head sama furoda, visa kami, visa furoda juga resmi dan akan berangkat," terang Khalid dalam kesempatan yang sama.
"Berarti sebenarnya ini balance, belum ada nilai plus yang bisa membuat 'ah saya pindah aja deh' gitu kan. Kemudian tiba-tiba saja dia membahasakan juga kalau kuota itu bisa mendapatkan maktab VIP," jelasnya.
3. Sempat Tertarik, namun Ternyata Fasilitas Tak Sesuai
Baca Juga: Tanggapi Isu Dana Investasi Rp70 Miliar Raib, BCA Pastikan Sistem Aman
Khalid pun mengaku merasa tertarik dengan tawaran akses kuota tambahan setelah dijelaskan terkait lokasi maktab. Apalagi, lanjut sang penceramah, visa yang ditawarkan pun dijamin resmi.
Artikel Terkait
Ealahh! Jemaah Haji Asal Indonesia Merokok di Kamar Hotel, Alarm Bunyi Hebohkan Lantai 19
Meski Ada 5 Catatan Penyelenggaraan Haji 2025 dari Kedubes Arab Saudi, Kemenag Klaim Sebagian Besar Sudah Berhasil Diatasi
Pemerintah Arab Saudi Minta Kemenag Perketat Seleksi Kesehatan Calon Jemaah Haji Tahun Depan
KPK Periksa Ustaz Khalid Basalamah Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji Kemenag
Menag Nasaruddin Buka Suara Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji 2024, Klaim Pelaksanaan 2025 Aman
Bukan Lagi Kemenag, Begini Kata Istana soal BP Haji Bakal Ambil Alih Penyelenggaraan Haji 2026