Politikus Golkar itu menyebut, jika memang terbukti ada unsur kelalaian dalam konstruksi bangunan, maka harus ada pihak yang bertanggung jawab.
“Kalau memang ada unsur kelalaian, harus ada pihak yang bertanggung jawab. Keadilan bagi korban lebih utama,” tegas Atalia.
Risiko Saling Cemburu antar Ponpes
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad juga sempat menyuarakan pandangan serupa.
Dasco menegaskan, ide pembangunan ulang Al Khoziny dengan dana APBN masih belum final dan memerlukan kajian lebih mendalam.
“Mungkin masih belum pada satu kesimpulan. Tapi pada intinya DPR RI akan mendorong juga pemerintah untuk memperhatikan bangunan-bangunan pesantren yang sudah lama dan tua,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, pada Kamis, 8 Oktober 2025.
Menurut Dasco, perhatian terhadap pesantren perlu dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya untuk Al Khoziny. Banyak ponpes di berbagai daerah yang juga berisiko ambruk karena usia bangunan tua dan minim perawatan.
Hingga kini, perdebatan penggunaan APBN untuk membangun ulang Ponpes Al Khoziny masih mencuatkan polemik, terkhusus bagi lembaga pendidikan keagamaan yang dibayangi risiko kecemburuan sosial.**
Artikel Terkait
Evakuasi di Ponpes Al-Khoziny Diwarnai Aksi Keluarga Korban Terobos Reruntuhan, Ini Bahayanya Kata BNPB
Evakuasi Korban Ponpes Al Khoziny Terus Berlanjut, Total 49 Jenazah Ditemukan
Kemungkinan Ada Tindak Pidana Terkait Ambruknya Ponpes Al Khoziny, Begini Kata Polda Jatim
9 Hari Evakuasi Ponpes Al Khoziny: Basarnas Resmi Tutup Pencarian, Korban Meninggal Dunia 67 Orang
Insiden Ambruknya Ponpes Al Khoziny Buka Fakta soal Izin Bangunan Pesantren di Indonesia
Meski Pihak Ponpes Al Khoziny Minta Maaf, Kepolisian Tetap akan Proses Hukum