3 Fakta Utang RI Tembus Rp9.138 Triliun di Tengah Bayang Pajak Masa Depan, Kemenkeu: Masih Aman Terkendali

Hingga Juni 2025, Dirjen Kemenkeu itu menyebut rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) tercatat 39,86 persen. Level ini disebut masih aman dibandingkan banyak negara lain.

Baca Juga: Membongkar Skandal Tipu-Tipu Kakek Mahar Rp3 Miliar di Pacitan: Ada Jejak Penipuan yang Bermula pada 2016

“Satu level yang cukup rendah, cukup moderate dibandingkan dengan banyak negara. Kita memahami bahwa debt to GDP ratio memang bukan satu-satunya indikator. Kita juga perlu memastikan utang ini kita kelola dengan baik,” terang Suminto.

Sebagai pembanding, Malaysia mencatatkan rasio utang 61,9 persen, Filipina 62 persen, Thailand 62,8 persen, India 84,3 persen, dan Argentina 116,7 persen.

Sementara Vietnam berada di kisaran 37,2 persen, hampir setara dengan Indonesia.

Baca Juga: Paroki Santo Yohanes Paulus II Brayut Juarai Turnamen Futsal Pembuka Specta OMK Santo Petrus Warak

Suminto menambahkan, naiknya nominal utang tidak selalu berarti memburuk, sebab kenaikan PDB turut memperkuat kemampuan bayar negara.

“Utang akan dibiayai oleh pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi akan menyebabkan kita mendapatkan penerimaan negara yang lebih tinggi juga,” tambahnya.

Mayoritas Utang dalam Rupiah, Risiko Kurs Terbatas

Baca Juga: PON Bela Diri 2025 di Kudus Resmi Dibuka, Ketua KONI Pusat: Bela Diri Sumbang 30 Persen Medali Internasional

Menurut Kemenkeu, struktur utang Indonesia juga relatif sehat, yaitu sekitar 71-72 persen utang kini dalam mata uang rupiah, sedangkan sisanya 28-29 persen dalam valuta asing.

“Ini merupakan komposisi yang baik sehingga kita dapat mengelola risiko pergerakan kurs dengan baik,” tutur Suminto.

Kondisi ini, menurutnya, membuat Indonesia tak terlalu rentan terhadap fluktuasi nilai tukar atau kurs yang kerap mengguncang pasar keuangan global.

Baca Juga: FKY 2025 Adoh Ratu Cedhak Watu Resmi Dibuka, Ini Sederet Program Menarik yang Digelar di Lapangan Logandeng Gunungkidul

Menkeu: Nominal Bukan Segalanya