Dalam aturan itu disebutkan bahwa anggota DPR berhak atas dukungan keuangan dan administrasi untuk pelaksanaan reses.
Kendati demikian, tanpa sistem pelaporan yang transparan, dana besar untuk reses berpotensi disalahartikan publik sebagai “privilege” alih-alih digunakan sebagai alat menyerap aspirasi rakyat.
Di sisi lain, usulan Dasco tentang aplikasi pemantau kegiatan DPR juga menjadi ujian nyata bagi komitmen keterbukaan lembaga legislatif di Tanah Air.**
Artikel Terkait
Pasca Demo Tunjangan DPR, Rieke Diah Pitaloka Ikut Kritik Tukin Kementerian: Kemenkeu 300 Persen Tunjangannya
RUU Perampasan Aset Dibahas DPR: Publik Diminta Aktif Kawal Isi, Jangan Cuma Tahu Judul
Menkeu Purbaya Dicecar DPR soal Target Ekonomi RI Tumbuh 7 Persen, Ingatkan Masih Banyak Warga yang Terdampak PHK
Soal Usulan DPR untuk Mengganti MBG Jadi Uang Tunai, Istana: Konsep Sekarang yang Terbaik
DPR Usul agar Sekolah Jadi Pengelola Program MBG
Erick Thohir Usul Dana Pensiun Atlet Berprestasi, Direspons Positif Menkeu dan Minta Dukungan DPR