Telisik Aksi Santri Geruduk Rumah Atalia Praratya: Dituding Bentuk Opini Sensitif soal Bantuan Al Khoziny

Koordinator aksi, Riki Ramdan Fadila menjelaskan gerakan ini muncul dari rasa solidaritas dan keresahan para santri terhadap pandangan yang dinilai merugikan dunia pesantren.

Baca Juga: Podcast Kopi Pait Tayang Perdana di Pensa TV, Begini Komentar Bupati Sleman

Riki menilai, pernyataan Atalia telah membentuk opini negatif yang berpotensi merusak citra lembaga keagamaan.

“Aksi hari ini adalah bentuk solidaritas terhadap Ponpes Al Khoziny yang sedang dipertaruhkan legalitasnya oleh negara," ucap Riki kepada wartawan dalam kesempatan yang sama.

"Pernyataan yang muncul dari legislatif telah membentuk opini seolah-olah terjadi pelanggaran berat di tubuh pesantren tersebut,” tambahnya.

Baca Juga: Judoka Cynthia- Lie Grace Nathalia Raih Medali Emas, Kontingen Jawa Tengah Tembus 5 Besar PON Bela Diri Kudus 2025

Riki menegaskan, dugaan pelanggaran di Ponpes Al Khoziny tidak seharusnya digeneralisasi hingga mencoreng nama pesantren lain di Indonesia.

Menurutnya, ada ketimpangan dalam sorotan publik terhadap kasus ini.

“Kalau bicara soal pelanggaran berat, apa kabar dengan tragedi Kanjuruhan? Apa kabar pelanggaran HAM yang belum terselesaikan? Hal-hal besar itu seringkali tak ditindak tegas, tapi mengapa pesantren justru yang menjadi sasaran?” katanya.

Baca Juga: Membongkar Skandal Tipu-Tipu Kakek Mahar Rp3 Miliar di Pacitan: Ada Jejak Penipuan yang Bermula pada 2016

Pernyataan Atalia yang Dinilai Sensitif

Sebelumnya diketahui, Atalia Praratya pernah menyebut soal pentingnya akuntabilitas penggunaan dana negara, terkhusus dalam usulan penggunaan APBN untuk membangun ulang Ponpes Al Khoziny yang ambruk pada akhir September 2025 lalu.

Saat itu, Atalia menjelaskan penggunaan APBN harus dikaji secara hati-hati agar kebijakan publik tetap adil dan transparan.

Baca Juga: Paroki Santo Yohanes Paulus II Brayut Juarai Turnamen Futsal Pembuka Specta OMK Santo Petrus Warak

“Usulan penggunaan APBN ini harus dikaji ulang dengan sangat serius, sambil memastikan proses hukum berjalan dan kebijakan ke depan lebih adil, lebih transparan, dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial,” kata Atalia dalam pernyataan resminya, pada Jumat, 10 Oktober 2025.